Desa Damai Bengkalis Masuk Lima Besar Nominasi Desa Berprestasi Nasional 2026

Desa Damai, Kecamatan Bengkalis, masuk lima besar nominasi Calon Juara Desa Berprestasi Tingkat Nasional 2026 dari Regional Sumatera. Sejumlah inovasi pelayanan publik, penguatan ekonomi, pengelolaan pesisir, hingga ketahanan pangan menjadi bagian dari penilaian.

Sekretaris Daerah Bengkalis, dr. Ersan Saputra TH menghadiri tahapan presentasi dan wawancara calon Juara Desa Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026 dari Regional Sumatera, Senin (5/10/2026). (Sumber: Prokopim Bengkalis)

RINGKASAN BERITA:

  • Desa Damai masuk lima besar nominasi desa berprestasi nasional dari Regional Sumatera.
  • Pelayanan publik dikembangkan melalui WhatsApp Center, layanan jemput bola, SISDES, dan SIPADES.
  • Inovasi Damai 3P menggabungkan penanaman mangrove, pengelolaan sampah, dan kesiapsiagaan bencana.

RIAUCERDAS, BENGKALIS – Desa Damai, Kecamatan Bengkalis, masuk lima besar nominasi Calon Juara Desa Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026 dari Regional Sumatera.

Capaian tersebut diperoleh setelah desa itu memaparkan berbagai inovasi dan program pembangunan dalam tahapan penilaian tingkat nasional.

Presentasi dan wawancara berlangsung secara daring di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis, Senin (5/10/2026).

Kegiatan tersebut digelar Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Dalam tahapan tersebut, Desa Damai mempresentasikan inovasi pada sejumlah bidang, mulai dari pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi hingga ketahanan pangan.

Kepala Desa Damai Rosmadi menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki luas sekitar 1.600 hektare dengan jumlah penduduk 1.758 jiwa.

Pemerintah desa terus mengembangkan tata kelola pemerintahan yang mandiri, transparan, adaptif dan berkelanjutan.

Pada sektor pelayanan publik, Desa Damai menerapkan WhatsApp Center dan pelayanan di luar jam kerja.

Desa tersebut juga menyediakan layanan jemput bola bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Digitalisasi pemerintahan turut dilakukan melalui Sistem Informasi Desa (SISDES), sementara pengelolaan aset menggunakan SIPADES.

Berbagai layanan tersebut menjadi bagian dari upaya desa memberikan akses pelayanan yang lebih mudah kepada masyarakat.

Penguatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui BUMDes Makmur Damai yang memiliki empat unit usaha, yakni perdagangan, simpan pinjam, transportasi, dan penyewaan tenda.

Keberadaan unit usaha tersebut diarahkan untuk mendukung pendapatan BUMDes sekaligus menyediakan layanan ekonomi bagi masyarakat.

Unit simpan pinjam dimanfaatkan masyarakat untuk menyimpan dana dan memperoleh pembiayaan sesuai kebutuhan.

Aktivitas tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kemandirian masyarakat desa.

Sebagai wilayah pesisir, Desa Damai juga memiliki inovasi Damai 3P atau Potensi Pesisir Produktif.

Program tersebut meliputi penanaman mangrove, pengelolaan sampah, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian dari berbagai program desa.

TP-PKK Desa menjalankan kegiatan bercocok tanam untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, sedangkan Karang Taruna membantu pemasaran hasil kebun melalui media sosial, pengembangan kemasan produk, dan perluasan akses pemasaran.

Semangat swadaya masyarakat turut diperkuat melalui program “Jimpitan Cantik” sebagai bentuk kepedulian dan gotong royong di tingkat lingkungan.

Sementara, .ewakili Bupati Bengkalis Hj Kasmarni, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr. Ersan Saputra TH menghadiri tahapan presentasi tersebut.

Ia didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkalis Ismail serta Camat Bengkalis Rafli Kurniawan.

Setelah pemaparan, tim penilai nasional menggali lebih jauh mengenai pelaksanaan, keberlanjutan, serta dampak berbagai inovasi yang dijalankan Desa Damai.

Dr. Rudiarto Sumarwono menyoroti tantangan yang dihadapi desa serta strategi pemerintah desa dalam menjaga keberlanjutan program.

Sementara Mohammad Roudo dari Bappenas mendalami kolaborasi pemerintah desa, masyarakat, SPPG, dan BUMDes, terutama dalam pengendalian inflasi melalui penguatan sektor pangan.

Tim dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kemudian menggali kontribusi sektor pangan terhadap perekonomian desa serta strategi pengembangannya sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. (*)

Share to: