Wabup Rohul Soroti Ancaman Digital bagi Anak saat Peringatan Harkitnas 2026
Wakil Bupati Rokan Hulu, Syafaruddin Poti, memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di halaman Kantor Bupati, Rabu (20/5/2026). Ia membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bertema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, yang menyoroti perlindungan anak di ruang digital.
RINGKASAN BERITA:
- Wabup Rohul Syafaruddin Poti memimpin upacara Harkitnas ke-118 di halaman Kantor Bupati, Rabu (20/5/2026), bertema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.
- Sambutan Menkomdigi Meutya Hafid yang dibacakan menyoroti pergeseran tantangan bangsa menuju kedaulatan informasi dan digital.
- Pemerintah menunda akses anak di bawah 16 tahun ke media sosial dan platform berisiko tinggi sejak 28 Maret 2026 melalui PP TUNAS
RIAUCERDAS, PASIR PENGARAIAN – Perlindungan generasi muda di ruang digital menjadi pesan utama peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tingkat Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Upacara dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Rohul, H. Syafaruddin Poti, sebagai inspektur upacara di halaman Kantor Bupati, Rabu (20/5/2026).
Dalam upacara itu, Syafaruddin membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.
“Perlindungan para tunas bangsa sangat penting di era kebebasan informasi dan digitalisasi saat ini,” ucap Syafaruddin.
Dalam sambutan tersebut disebutkan, 20 Mei merujuk pada berdirinya Boedi Oetomo tahun 1908 yang menjadi awal kesadaran berbangsa. Perjuangan yang dahulu bersifat fisik kini bertransformasi.
Pada 2026, tantangan bangsa bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
“Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Tema tahun ini merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi melalui pelindungan para tunas bangsa, serta menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat,” tutur Syafaruddin.
Selain pembangunan fisik dan ekonomi, pemerintah menekankan pelindungan generasi muda di ruang digital.
Lewat pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), pemerintah menunda akses anak di bawah 16 tahun ke media sosial dan platform berisiko tinggi sejak 28 Maret 2026, agar anak tumbuh di ruang digital yang sehat dan beretika.
Di akhir sambutan, seluruh elemen masyarakat Rohul, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, diajak kembali menyalakan semangat “Boedi Oetomo”.
Semua pihak diimbau menjadikan Asta Cita sebagai kompas dalam menghadirkan perubahan nyata, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan literasi digital. (adv)