TKA 2026 Diawasi Ombudsman, Masyarakat Bisa Sampaikan Pengaduan

Ombudsman RI memantau pelaksanaan TKA 2026 di Posko Kemendikdasmen dan SMA Negeri 32 Jakarta. Pengawasan difokuskan pada transparansi, akuntabilitas, penanganan kendala, serta pemenuhan hak seluruh murid, termasuk penyandang disabilitas.

RINGKASAN BERITA:

• Ombudsman memantau pelaksanaan TKA melalui posko kementerian dan kunjungan langsung ke sekolah.
• Hak murid penyandang disabilitas dan peserta yang mengalami kendala menjadi perhatian pengawasan.
• Ombudsman membuka kanal pengaduan masyarakat melalui kantor perwakilan di seluruh provinsi.

RIAUCERDAS, JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (RI) turun langsung memantau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan asesmen pendidikan tersebut berlangsung transparan dan akuntabel, sekaligus menjamin seluruh murid memperoleh hak yang sama.

Pemantauan dilakukan Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, melalui kunjungan ke Posko Pelaksanaan TKA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta peninjauan langsung di SMA Negeri 32 Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Ombudsman mencermati mekanisme koordinasi, pengawasan, hingga penanganan berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan TKA.

Maneger menilai keberadaan posko menjadi bagian penting dari upaya negara dalam mengawasi kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan. Melalui pemantauan langsung, persoalan yang terjadi di lapangan diharapkan dapat segera diketahui dan ditangani.

“Menurut saya, ini penting untuk menghadirkan negara dan memastikan bahwa pelayanan publik di bidang pendidikan bisa kita pantau. Pengawasan dan transparansi menjadi hal penting. Harapannya, apabila ada persoalan, kita bisa mengidentifikasinya secara langsung sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan,” kata dia.

Ia menegaskan, pengawasan juga diperlukan agar tidak ada murid yang kehilangan kesempatan mengikuti TKA karena kondisi atau kendala tertentu.

Perhatian khusus, menurutnya, perlu diberikan kepada murid penyandang disabilitas maupun peserta yang menghadapi hambatan selama asesmen.

Penanganannya harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sehingga hak mereka terpenuhi.

Selain pemantauan langsung, Ombudsman RI turut menyediakan saluran pengaduan masyarakat melalui kantor perwakilan di seluruh provinsi. Masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun masukan mengenai pelaksanaan TKA untuk menjadi bahan pengawasan dan evaluasi.

Maneger juga menyoroti perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai arah kebijakan TKA ke depan. Pasalnya, meskipun keikutsertaan dalam TKA bersifat pilihan, hasil asesmen tersebut dibutuhkan murid untuk keperluan tahapan pendidikan berikutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin, mengapresiasi keterlibatan Ombudsman dalam mengawal pelaksanaan TKA tahun ini.

Menurut Toni, pengawasan dari lembaga eksternal menjadi dukungan penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan asesmen.

“Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi dukungan Ombudsman RI yang telah turut memantau pelaksanaan TKA, baik melalui kunjungan ke Posko TKA maupun pemantauan langsung di satuan pendidikan,,” tuturnya.

Dukungan dan pengawasan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan TKA berjalan dengan baik. Pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan TKA ke depan.

Ia menambahkan, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pengawas, dibutuhkan agar setiap kendala dan masukan dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Kemendikdasmen menyatakan akan terus membuka ruang kolaborasi dan pengawasan untuk menjaga pelaksanaan TKA tetap berpegang pada prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Kesempatan yang setara bagi seluruh murid juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan asesmen tersebut. (*)