Rohul Cetak Rekor 10 Kali WTP Beruntun, Bupati Anton Tegaskan Komitmen Perbaiki Tata Kelola Keuangan
Pemkab Rokan Hulu kembali meraih opini WTP dari BPK atas LKPD 2025. Capaian ini menjadi yang ke-10 berturut-turut sekaligus pertama pada era Anton-Syafaruddin Poti.
RINGKASAN BERITA:
- Pemkab Rohul mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD Tahun Anggaran 2025, sekaligus mencatat capaian ke-10 secara beruntun.
- Opini WTP ini menjadi yang pertama diterima pada masa kepemimpinan Bupati Anton dan Wakil Bupati Syafaruddin Poti.
- Bupati Anton berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
RIAUCERDAS, PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini menjadi yang ke-10 secara berturut-turut, sekaligus opini WTP pertama yang diterima selama kepemimpinan Bupati Anton ST, MM, bersama Wakil Bupati Syafaruddin Poti.
Hasil pemeriksaan tersebut diterima Bupati Anton pada Kamis (18/6/2026) dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau.
Bupati Anton hadir bersama Ketua DPRD Rohul Hj Sumiartini dan sejumlah pejabat pemerintah daerah lainnya.
LHP diserahkan langsung oleh Direktur Pengelolaan Pemeriksaan PKN V BPK RI, Dr Juska Meidy Enyke Sjam SE MM Ak, kepada sembilan bupati dan wali kota beserta ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Bagi pemerintahan Anton-Syafaruddin Poti, pencapaian tersebut menjadi hasil pemeriksaan pertama sejak keduanya memimpin Rohul.
Sementara bagi pemerintah kabupaten, opini WTP ini melanjutkan capaian serupa yang telah diraih selama sembilan tahun sebelumnya secara berturut-turut.
Bupati Anton menyambut positif hasil pemeriksaan BPK tersebut. Menurutnya, capaian WTP ke-10 secara beruntun mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Pencapaian opini WTP pertama pada masa kepemimpinan kami dan WTP ke-10 berturut-turut ini menjadi bukti konsistensi Pemkab Rohul dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, sesuai standar akuntansi pemerintahan serta didukung efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Anton.
Anton juga mengapresiasi BPK yang dinilainya telah menjalankan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif.
Ia menilai hasil pemeriksaan tersebut memiliki peran penting bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“LHP yang kami terima merupakan bahan evaluasi yang sangat penting dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.
Meski kembali memperoleh opini WTP, Pemkab Rohul tetap memiliki sejumlah rekomendasi dari BPK yang harus ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.
Anton menegaskan pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi sesuai ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan.
“Kita komit untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK secara tepat waktu dan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah,” paparnya.
Komitmen tersebut menjadi perhatian penting agar capaian opini WTP tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diiringi peningkatan kualitas administrasi, pengawasan, dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Apresiasi DPRD dan Seluruh Perangkat DaerahBupati Anton turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD Rohul, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja dan bersinergi dalam proses pengelolaan serta pemeriksaan keuangan daerah.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan BPK terus terjaga untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.Bagi Pemkab Rohul, opini WTP ke-10 berturut-turut menjadi capaian yang perlu diikuti dengan konsistensi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin baik dan mampu mendukung peningkatan pelayanan publik serta pembangunan Kabupaten Rohul secara berkelanjutan. (adv)