21 Lulusan Magister Hukum Unisi Diminta Ambil Peran dalam Tata Kelola Pemerintahan Inhil

Sebanyak 21 mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri (Unisi) resmi menyandang gelar Magister Hukum. Pemkab Indragiri Hilir mendorong para lulusan memanfaatkan kompetensi hukum untuk mendukung penyelesaian persoalan regulasi, sengketa pertanahan, dan tata kelola pemerintahan daerah.

• Sebanyak 21 peserta yudisium Program Pascasarjana Magister Hukum Unisi resmi meraih gelar Magister Hukum.
• Lulusan didorong berkontribusi dalam persoalan regulasi, hukum, sengketa pertanahan, dan tata kelola pemerintahan di Inhil.
• Pemkab Inhil berharap Unisi terus mengembangkan program S2 dan Pascasarjana agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan pendidikan tinggi di daerah.

RIAUCERDAS, TEMBILAHAN – Sebanyak 21 lulusan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri (Unisi) diharapkan dapat mengambil peran lebih luas dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Pesan tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Inhil dalam prosesi yudisium yang berlangsung di Aula Hotel Top 5 Tembilahan, Jumat (18/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bupati Inhil H. Muammar Qaddafi hadir mewakili Bupati Inhil H. Herman.

Ia membacakan sambutan tertulis bupati yang berisi apresiasi kepada para peserta yudisium yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang magister.

Sebanyak 21 peserta dinyatakan lulus dan berhak memperoleh gelar Magister Hukum (MH.).

Pemkab Inhil menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pendidikan yang membutuhkan kesungguhan, disiplin, kesabaran, serta komitmen.

Dalam sambutan yang dibacakan Muammar Qaddafi, Bupati Inhil menekankan bahwa gelar magister tidak hanya menjadi pencapaian akademik.

Setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan juga menghadapi tanggung jawab baru di tengah masyarakat.

“Keberhasilan menyelesaikan studi S2 ini bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab baru yang lebih besar di tengah masyarakat, khususnya dalam mengabdi bagi Kabupaten Indragiri Hilir,” tutur dia.

Pemkab Inhil melihat keahlian para lulusan Magister Hukum dapat dimanfaatkan untuk membantu berbagai kebutuhan pemerintahan daerah.

Kompetensi tersebut diharapkan mendukung proses perumusan dan penguraian regulasi hingga penanganan persoalan hukum serta sengketa pertanahan.

Keahlian di bidang hukum juga diharapkan ikut memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Inhil.

Pada kesempatan yang sama, Pemkab Inhil memberikan apresiasi kepada pihak rektorat, yayasan, dekanat, serta para dosen Pascasarjana Unisi atas kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Unisi saat ini juga terus mendorong peningkatan kualifikasi tenaga dosen yang jumlahnya lebih dari 150 orang.

Perguruan tinggi tersebut menargetkan lahirnya lima hingga enam doktor baru setiap tahun.

Muammar Qaddafi menyebut kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pengembangan sumber daya manusia.

“Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat antara dunia akademis dan pemerintah daerah, kita optimistis mampu melahirkan SDM yang cerdas secara intelektual dan matang secara spiritual untuk menciptakan ketertiban serta rasa aman di Indragiri Hilir,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Inhil juga berharap Unisi terus mengembangkan program studi jenjang S2 dan Pascasarjana.

Pengembangan tersebut dinilai dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat Inhil yang ingin meneruskan pendidikan tinggi.

Dengan semakin banyaknya pilihan program pendidikan di daerah, masyarakat yang ingin melanjutkan studi diharapkan tidak harus keluar dari Kabupaten Inhil. (*)