Pemkab Rokan Hulu Lengkapi Dua Dokumen untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyiapkan dokumen Andalalin dan Amdal melalui APBD Perubahan 2026 untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.

RINGKASAN BERITA:

• Pemkab Rokan Hulu akan melengkapi dokumen Andalalin dan Amdal melalui APBD Perubahan 2026.
• Dokumen pendukung dari Dinas Perkim dan PUPR juga masih ditunggu.
• Sekolah Rakyat direncanakan berdiri di atas lahan 5 hingga 6,8 hektare di Kecamatan Rambah.

RIAUCERDAS, PASIR PENGARAIAN – Persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) terus berlanjut. Pemerintah kabupaten setempat mengupayakan penyelesaian sejumlah persyaratan tambahan agar rencana pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat segera memasuki tahap pelaksanaan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dissos P3A) Rohul, April Liyadi SE MSi, mengatakan terdapat dua dokumen yang akan dilengkapi menjelang akhir 2026 melalui APBD Perubahan.

“Ada dua dokumen yang akan kita lengkapi di sisa akhir tahun ini,” kata April, Jumat (25/9/2026).

Dua dokumen tersebut meliputi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Pengadaannya telah dimasukkan dalam anggaran APBD Perubahan 2026 yang sedang dibahas di DPRD Rohul.

Pengerjaan akan segera dilakukan apabila anggaran tersebut disetujui. Selain kedua dokumen itu, Dissos P3A juga masih menunggu kelengkapan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Kalau Perkim itu soal jaringan pipa PDAM. Kalau PUPR itu soal dokumen pengaspalan jalan,” paparnya.

Secara umum, persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat di Rohul telah dipenuhi. Namun, masih ada beberapa catatan tambahan yang perlu diselesaikan agar rencana pembangunan bisa dilanjutkan.

Persiapan Sekolah Rakyat sebelumnya juga dibahas dalam rapat pada pertengahan Mei yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Rohul, Drs. Yusmar MSi.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses yang telah berjalan sejak pengusulan awal program.

“Ini merupakan tahap lanjutan dari yang telah kita lalui, mulai dari pengajuan usulan, peninjauan lahan yang dilakukan Bupati Anton pada Mei 2025 lalu hingga sampai pada tahap saat ini,” ujarnya.

Yusmar menyampaikan apresiasi atas masuknya Rohul dalam program pembangunan Sekolah Rakyat yang terintegrasi dengan Kementerian Sosial.

“Kita sangat bersyukur karena dari Kementerian Sosial, Kabupaten Rohul termasuk daerah yang terintegrasi dalam pembangunan Sekolah Rakyat,” paparnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Untuk mendukung pembangunan tersebut, Pemkab Rohul telah menyiapkan lahan seluas 5 hingga 6,8 hektare di Dusun Kubu Manggis, Desa Rambah Tengah, Kecamatan Rambah.

Sekolah ini dirancang sebagai kawasan pendidikan berasrama terpadu yang mengintegrasikan jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) dengan kurikulum nasional.

Selain pembelajaran formal, para siswa juga direncanakan memperoleh bekal keterampilan hidup untuk mendukung kemandirian dan daya saing mereka.

Yusmar sebelumnya menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat di Rohul direncanakan mulai dilaksanakan pada 2026 apabila seluruh persyaratan tambahan dapat diselesaikan. (adv)