Investasi Rp1,6 Triliun di KITB Siak Ditargetkan Serap 700 Tenaga Kerja dalam Dua Tahun
Pemkab Siak menargetkan investasi sekitar Rp1,6 triliun di Kawasan Industri Tanjung Buton mampu menyerap sedikitnya 700 tenaga kerja dalam dua tahun. Bupati Afni Zulkifli meminta perusahaan memprioritaskan anak muda lokal dan memastikan investasi benar-benar berjalan, bukan sekadar seremoni.
RINGKASAN BERITA:
- Investasi Rp1,6 triliun ditargetkan menyerap minimal 700 pekerja dalam dua tahun.
- Bupati Siak meminta perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya generasi muda.
- KITB didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah tantangan penurunan DBH.
RIAUCERDAS, SIAK – Sedikitnya 700 tenaga kerja ditargetkan terserap dari satu perusahaan yang berinvestasi di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kabupaten Siak, dalam dua tahun mendatang.
Pemerintah Kabupaten Siak berharap investasi senilai sekitar Rp1,6 triliun itu membuka peluang kerja, terutama bagi generasi muda setempat.
Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan industri di kawasan tersebut.
Bupati menyampaikan target penyerapan tenaga kerja itu saat penutupan MTQ tingkat Kecamatan Siak di Kampung Langkai, Rabu (7/10/2026) malam.
“Insyaallah dua tahun dari sekarang tidak kurang dari 700 tenaga kerja akan terserap di satu perusahaan ini saja. Kami tekankan, tolong prioritaskan anak-anak muda Siak,” tuturnya.
Afni juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak ingin investasi hanya ditandai seremoni peresmian.
Menurutnya, perusahaan perlu memastikan kesiapan lahan, perizinan, perencanaan, dan perekrutan sebelum kegiatan industri diresmikan.
“Saya tidak mau investasi ini hanya gunting pita saja. Saya baru mau meresmikan kalau mereka betul-betul sudah membersihkan lahan, meletakkan duitnya, menyelesaikan izin, membuat master plan dan sudah siap merekrut muda-muda Siak,” terangnya.
Selain membuka lapangan kerja secara langsung, pengembangan industri di KITB diharapkan membawa dampak terhadap kegiatan ekonomi lain.
Pertumbuhan kawasan diproyeksikan memberi peluang bagi usaha perdagangan, jasa, serta sektor pendukung yang beroperasi di sekitarnya.
Bagi Pemkab Siak, pengembangan kawasan industri juga menjadi salah satu langkah untuk menghadapi tekanan fiskal daerah, termasuk penurunan Dana Bagi Hasil (DBH).
Pemerintah daerah menilai perlu ada sumber pertumbuhan ekonomi alternatif agar perekonomian tidak terus bergantung pada minyak dan gas.
“Minyak kita suatu hari akan habis. Kita harus menyiapkan pintu-pintu ekonomi yang lain,” katanya.
Atas dasar itu, KITB didorong berkembang sebagai pusat kegiatan industri yang mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Namun, manfaat investasi diharapkan tidak hanya diukur dari besarnya modal yang ditanamkan, melainkan juga dari dampaknya terhadap warga setempat.
Pemkab Siak turut membuka peluang kerja sama ekonomi dengan Lembaga Adat Melayu.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk menghadirkan sumber pendanaan alternatif bagi lembaga adat, sehingga upaya pelestarian adat dan budaya tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Afni mengajak DPRD, masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga iklim investasi di Siak.
Dukungan berbagai pihak dinilai diperlukan agar pengembangan kawasan industri dapat berjalan dan memberi manfaat lebih luas.
Melalui investasi di KITB, Pemkab Siak menargetkan munculnya penggerak ekonomi baru yang memberi dampak nyata bagi daerah.
Penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan usaha masyarakat, dan peningkatan pendapatan menjadi sejumlah ukuran manfaat yang diharapkan dari pengembangan kawasan tersebut. (adv)