Plt Gubri Kawal Percepatan Program Perumahan
Pemprov Riau memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, BPN, perbankan, pengembang, dan pemerintah pusat untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui BSPS dan pembiayaan perumahan.
RINGKASAN BERITA:
- Pemprov Riau mendorong BSPS dan FLPP berjalan beriringan untuk memperluas akses hunian.
- Koordinasi dengan BPN, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah diperkuat.
- Kementerian PKP meminta data calon penerima disiapkan sejak awal agar program 2027 lebih cepat.
RIAUCERDAS, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mendorong perluasan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui kombinasi program bantuan rumah dan pembiayaan perumahan.
Langkah tersebut dinilai membutuhkan sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, pengembang, hingga BPN.
Penguatan sinergi itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diikuti Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur, Kamis (8/10/2026).
SF Hariyanto mengatakan dukungan bagi masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan satu skema.
Selain mempercepat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pemprov Riau juga mendorong optimalisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui kerja sama dengan perbankan dan pengembang.
Menurutnya, percepatan program perumahan membutuhkan koordinasi berbagai pihak agar pelaksanaannya lebih optimal dan manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Kami terus mengawal program ini dengan berkoordinasi bersama balai, pemerintah kabupaten dan kota, BPN serta pihak-pihak terkait lainnya. Saya juga sering mengundang mereka dalam rapat untuk mendengar langsung kendala yang terjadi di lapangan, karena tujuan kita satu, yaitu mempercepat BSPS,” tegasnya.
SF Hariyanto juga berharap dukungan terhadap program perumahan terus ditingkatkan. Ia menyebut tambahan alokasi untuk Riau diperlukan agar cakupan masyarakat yang memperoleh manfaat dapat semakin luas.
“Program ini merupakan program Bapak Presiden yang perlu kita percepat dan kita selesaikan tepat waktu. Kami juga berharap ke depan alokasi untuk Riau dapat terus ditambah sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program perumahan,” ujar Plt. Gubri.
Koordinasi lintas sektor tersebut diharapkan tidak hanya membantu menyelesaikan kebutuhan perumahan dalam jangka pendek.
Pemprov Riau juga ingin akses masyarakat terhadap skema pembiayaan dan hunian layak semakin terbuka.
Dalam rapat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel meminta Pemprov Riau melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota dalam mempercepat program yang masih berlangsung.
“Kita bisa melakukan percepatan, terutama untuk pekerjaan yang masih tersisa. Mohon semua kabupaten dan kota dilibatkan agar penyelesaian program dapat bergerak lebih cepat dan tidak ada tahapan yang tertunda,” tuturnya.
Didyk mengapresiasi koordinasi yang telah dilakukan Pemprov Riau. Menurutnya, pola koordinasi tersebut perlu diterapkan sejak tahap pengusulan agar proses verifikasi dan pelaksanaan program berikutnya dapat berjalan lebih terukur.
Ia secara khusus meminta pemerintah daerah memastikan kelengkapan data calon penerima sejak awal sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program tahun mendatang.
“Kalau koordinasi sudah dilakukan sejak awal dan data calon penerima sudah lengkap, pekerjaan kita pada 2027 akan jauh lebih cepat. Karena itu, kami mohon dukungan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh dokumen dan informasi calon penerima tersedia sejak tahap pengusulan,” kata dia. (*]