APBD Perubahan Riau 2026, Efisiensi Belanja Diminta Tak Ganggu Pelayanan Publik

Penyesuaian kemampuan fiskal menjadi perhatian dalam perubahan APBD Riau 2026. Pemprov Riau menegaskan pengelolaan anggaran tetap diarahkan untuk menjaga pelayanan publik dan pembangunan, sementara DPRD meminta efisiensi dilakukan secara terukur.

• Efisiensi belanja menjadi perhatian dalam penyesuaian APBD Riau 2026 di tengah kondisi fiskal daerah.
• DPRD Riau meminta pengendalian belanja dilakukan terukur agar tidak menurunkan kualitas pelayanan dasar.
• Pemprov Riau menegaskan APBD harus dikelola tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai kemampuan keuangan daerah.

RIAUCERDAS, PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau meminta efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026 dilakukan secara terukur agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan dasar masyarakat.

Ketua DPRD Riau Kaderismanto menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang membutuhkan kehati-hatian harus diikuti dengan pengendalian belanja.

“Sejumlah belanja penunjang pemerintahan menjadi bagian yang perlu dicermati dalam pengelolaan APBD. Efisiensi anggaran harus tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujar Kaderismanto.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan perubahan APBD merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi pemerintahan dan keuangan daerah selama tahun anggaran berjalan.

Penyesuaian tersebut mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, serta penerimaan pembiayaan.

Pemerintah daerah perlu menata kembali komponen anggaran agar sumber daya yang tersedia dapat diarahkan sesuai kebutuhan pembangunan.

SF Hariyanto menegaskan proses penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Seluruh penyesuaian tersebut kita lakukan secara cermat dan hati-hati, dengan tetap menjaga prioritas pembangunan serta kepentingan masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.

Menurut SF Hariyanto, berbagai catatan yang muncul selama pembahasan bersama DPRD juga akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBD.

“Kami akan menindaklanjuti dalam pelaksanaan anggaran dengan memastikan APBD dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan,” terangnya.

Harus Punya Manfaat Jelas

Dalam kesempatan itu, Kaderismanto menilai pengelolaan APBD tidak cukup hanya berorientasi pada besaran anggaran yang terserap.

Setiap belanja harus memiliki tujuan, keluaran dan manfaat yang jelas.

Karena itu, pengendalian belanja perlu dilakukan bersamaan dengan upaya menjaga program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Maka dari itu anggaran daerah harus diarahkan untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan publik. Karena pada akhirnya tugas kita bukan hanya menyusun dan menetapkan anggaran, tetapi memastikan bahwa anggaran tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata dia.

Dengan penyesuaian struktur APBD Perubahan 2026, Pemprov Riau dan DPRD menekankan pentingnya penggunaan sumber daya daerah secara efektif.

Pengelolaan anggaran diarahkan tetap menyesuaikan kemampuan fiskal sekaligus mempertahankan pelayanan publik dan mendukung prioritas pembangunan. (*)