Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres kepada Prabowo
Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan Gibran menyampaikan niat mundur sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo dan meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya di PTUN.
RINGKASAN BERITA:
- Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo.
- Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut keinginan itu berkaitan dengan dinamika keputusan MK dan MA.
- Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses peradilan di PTUN.
RIAUCERDAS, JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat tersebut saat bertemu Prabowo pada Selasa pagi. Keinginan itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” tutur Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tidak langsung menolak keinginan tersebut. Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Setelah berdiskusi dengan Presiden, Gibran kemudian meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo dikutip dari Kompas.com.
Pernyataan tersebut disampaikan pihak Istana untuk menjelaskan pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran terkait polemik dokumen yang menjadi perhatian publik. (*)