Ada Ancaman Kebocoran, Pakar Beberkan Enam Indikator Penting Perlindungan Data Pelanggan

Dosen IPB Heru Sukoco memaparkan enam indikator perlindungan data pelanggan untuk mencegah kebocoran dan ancaman penipuan siber.

Ilustrasi. (Sumber: Diolah dengan AI)

RINGKASAN BERITA:

  • Ada enam indikator yang perlu dipenuhi perusahaan, mulai dari transparansi pengumpulan data hingga audit keamanan berkala.
  • Data pelanggan yang dikombinasikan dengan identitas dan riwayat transaksi dapat dimanfaatkan untuk membuat pesan penipuan lebih meyakinkan.
  • UMKM juga menghadapi risiko kebocoran data sehingga perlu menerapkan sistem keamanan yang memadai.

RIAUCERDAS – Perusahaan dituntut tidak hanya mengumpulkan data pelanggan, tetapi juga memastikan informasi tersebut terlindungi dari ancaman kebocoran dan penyalahgunaan. Sebab, data seperti nomor telepon dan alamat email dapat dimanfaatkan untuk menyusun aksi penipuan siber yang lebih meyakinkan.

Dosen Program Studi Ilmu Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SSMI) IPB University, Dr Heru Sukoco, mengatakan terdapat enam indikator yang perlu diperhatikan perusahaan untuk memastikan perlindungan data pelanggan berjalan optimal.

Menurutnya, informasi pelanggan memiliki nilai ekonomi karena dapat diperjualbelikan maupun dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan siber.

Apabila nomor telepon dan alamat email dikombinasikan dengan nama, identitas, serta riwayat transaksi, pelaku dapat menggunakannya untuk membuat pesan penipuan yang seolah-olah berasal dari pihak terpercaya.

“Jika digabungkan dengan nama, identitas, dan riwayat transaksi, data tersebut dapat digunakan untuk menyusun pesan penipuan yang meyakinkan, seperti tawaran hadiah atau pengembalian dana palsu,” terangnya dikutip dari laman IPB Universit, Rabu (18/11/2026).

Teknik ini dikenal sebagai phishing atau smishing jika dilakukan melalui SMS dan WhatsApp. Bahkan, informasi PIN yang telah melalui proses hashing tetap perlu dievaluasi metode perlindungannya.

Heru menjelaskan, indikator pertama adalah transparansi dalam pengumpulan data. Perusahaan harus memberikan informasi mengenai jenis data yang dihimpun, tujuan penggunaannya, jangka waktu penyimpanan, serta pihak-pihak yang memiliki akses.

Kedua, perusahaan perlu membatasi pengumpulan informasi agar hanya mencakup data yang dibutuhkan untuk memberikan layanan.

Indikator ketiga berkaitan dengan pengamanan teknis. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penerapan enkripsi, pembatasan hak akses, autentikasi multifaktor bagi administrator, hingga pembaruan sistem secara rutin.

Selanjutnya, perusahaan harus mengawasi penggunaan aplikasi pihak ketiga, termasuk aplikasi kasir dan program loyalitas pelanggan.

Aspek kelima adalah pemantauan serta penanganan insiden, mulai dari investigasi hingga pemberitahuan kepada pelanggan apabila terjadi kebocoran data.

Sementara itu, indikator keenam berupa audit dan evaluasi keamanan secara berkala. Langkah ini diperlukan untuk mengidentifikasi kerentanan sekaligus memastikan perbaikan dilakukan sebelum celah keamanan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mendukung penerapan perlindungan data, Heru menyarankan perusahaan mengacu pada standar ISO 27001:2022 dan NIST Cybersecurity Framework 2.0.

Ia mengingatkan bahwa ancaman kebocoran data tidak hanya dihadapi perusahaan berskala besar. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga berisiko mengalami persoalan serupa apabila sistem yang digunakan memiliki celah keamanan.

“Keamanan siber juga bukan hanya persoalan perusahaan besar. UMKM memiliki risiko serupa, terutama jika sistemnya memiliki kerentanan yang dapat dieksploitasi,” terangnya.

Perlindungan Data Perlu Melibatkan Pelanggan

Heru menegaskan, keamanan informasi membutuhkan kerja sama antara pelaku usaha, penyedia teknologi, dan masyarakat.

Dari sisi perusahaan, prinsip security by design dan privacy by design perlu diterapkan sejak awal pengembangan sistem. Sementara itu, pelanggan juga perlu meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas secara digital.

Beberapa langkah yang disarankan antara lain menghindari tautan mencurigakan, tidak memberikan kode OTP kepada siapa pun, serta mengaktifkan autentikasi multifaktor.

Heru turut menyoroti klaim penghentian akses tidak sah dalam waktu 24 jam. Menurutnya, tindakan tersebut belum otomatis menjamin seluruh persoalan keamanan telah tertangani.

Perusahaan masih harus menelusuri jenis dan cakupan data yang terdampak, mengidentifikasi jalur yang digunakan penyerang, serta memeriksa kemungkinan penyalahgunaan informasi pelanggan.

“Ketika pelanggan menyerahkan data pribadinya kepada perusahaan, sesungguhnya mereka sedang memberikan kepercayaan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan tersebut melalui penerapan sistem pengamanan yang memadai,” kata dia.

Ia menekankan bahwa perlindungan data tidak semata-mata menjadi tanggung jawab bagian teknologi informasi. Upaya tersebut merupakan kewajiban perusahaan untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis. (*)

Share to: