Kebutuhan KB Belum Terpenuhi di Rokan Hulu Capai 19,9 Persen, Lampaui Riau dan Nasional

Penggunaan kontrasepsi modern di Rokan Hulu baru mencapai 54,6 persen. Kemendukbangga/BKKBN bersama pemerintah daerah memperkuat pelayanan KB di wilayah khusus dalam rangka HUT ke-27 Rokan Hulu untuk meningkatkan akses kontrasepsi, kesehatan reproduksi, dan mendukung penurunan stunting.

Foto bersama saat pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pelayanan KB di Wilayah Khusus yang dirangkaikan dengan kegiatan donor darah dalam rangka PKK-KB-KES. (Sumber: Kemendukbangga/BKKBN Riau)

RINGKASAN BERITA:

  • Angka kebutuhan KB yang belum terpenuhi di Rokan Hulu mencapai 19,9 persen, lebih tinggi dibandingkan Riau sebesar 16,2 persen dan nasional 13,4 persen berdasarkan pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025.
  • Penggunaan kontrasepsi modern di Rokan Hulu baru mencapai 54,6 persen, masih di bawah capaian Riau sebesar 57,7 persen dan nasional 60,8 persen.
  • Kemendukbangga/BKKBN memperluas pelayanan KB di wilayah khusus melalui peningkatan akses kontrasepsi, edukasi kesehatan reproduksi, dan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan donor darah dalam peringatan HUT ke-27 Rokan Hulu.

RIAUCERDAS, PASIR PENGARAIAN – Angka kebutuhan keluarga berencana (KB) yang belum terpenuhi atau unmet need di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, masih tergolong tinggi.

Berdasarkan pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025, angkanya mencapai 19,9 persen, melampaui rata-rata Provinsi Riau maupun nasional.

Data tersebut menjadi perhatian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) dalam upaya memperluas akses pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi.

Sebagai perbandingan, angka unmet need di Provinsi Riau tercatat sebesar 16,2 persen, sedangkan secara nasional mencapai 13,4 persen.

Artinya, persentase kebutuhan KB yang belum terpenuhi di Rokan Hulu lebih tinggi 3,7 poin persentase dibandingkan Riau dan 6,5 poin persentase dari angka nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan KB, tetapi belum menggunakan kontrasepsi.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah menggelar Intensifikasi Pelayanan KB di Wilayah Khusus yang dirangkaikan dengan kegiatan donor darah dalam rangka PKK-KB-KES.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026.

Selain tingginya kebutuhan KB yang belum terpenuhi, tingkat penggunaan kontrasepsi modern di Rokan Hulu juga masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam sambutan Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, prevalensi kesertaan KB modern atau modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) di Rokan Hulu tercatat sebesar 54,6 persen.

Sementara itu, capaian mCPR Provinsi Riau mencapai 57,7 persen dan nasional sebesar 60,8 persen.

Dengan demikian, capaian penggunaan kontrasepsi modern di Rokan Hulu lebih rendah 3,1 poin persentase dibandingkan Riau dan 6,2 poin persentase dari angka nasional.

Melalui intensifikasi pelayanan KB, pemerintah berupaya meningkatkan kesertaan pasangan usia subur dalam program keluarga berencana.

Salah satu langkah yang didorong adalah peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Selain memperluas pelayanan, edukasi kesehatan reproduksi juga menjadi perhatian untuk mencegah terjadinya putus pakai kontrasepsi modern.

Kegiatan intensifikasi pelayanan KB ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Pemerintah berupaya memastikan pasangan usia subur memperoleh pelayanan kontrasepsi yang berkualitas sekaligus mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi.

Pelayanan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak kesehatan reproduksi masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes.

Turut hadir Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Riau Mhd Irzal, S.E., M.E., Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu drg. Septien Asmarwiati, M.Kes., serta Ketua TP PKK Kabupaten Rokan Hulu dr. Yeni Dwi Putri Anton.

Sejumlah jajaran pemerintah dan mitra kerja terkait juga terlibat dalam kegiatan tersebut.

Selain meningkatkan penggunaan kontrasepsi, pelayanan KB memiliki peran dalam mendukung kesehatan ibu dan anak serta percepatan penurunan stunting.

Melalui perencanaan kehamilan yang baik, pasangan usia subur diharapkan dapat mengurangi risiko kehamilan yang dikenal dengan istilah 4T.

Risiko tersebut meliputi kehamilan pada usia terlalu muda, jarak kehamilan terlalu dekat, kehamilan pada usia terlalu tua, serta jumlah kelahiran terlalu banyak.

Pelayanan KB pascapersalinan juga menjadi salah satu langkah yang didorong untuk membantu keluarga merencanakan kehamilan berikutnya.

Dengan pengaturan kehamilan yang lebih baik, kesehatan ibu dan bayi diharapkan semakin terjaga. Upaya tersebut sekaligus mendukung pembangunan keluarga berkualitas sebagai bagian dari agenda pembangunan kependudukan.

Selain pelayanan keluarga berencana, rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-27 Kabupaten Rokan Hulu juga diisi dengan aksi donor darah. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang memerlukan transfusi.

Pelaksanaannya melibatkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK, tenaga kesehatan, dan berbagai mitra kerja.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya berlangsung selama peringatan hari jadi kabupaten, tetapi juga berlanjut dalam penguatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Melalui intensifikasi pelayanan KB di wilayah khusus, pemerintah menargetkan semakin banyak pasangan usia subur mendapatkan akses terhadap layanan kontrasepsi dan informasi kesehatan reproduksi.

Upaya ini diharapkan dapat menekan angka kebutuhan KB yang belum terpenuhi di Rokan Hulu sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.

Program tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pembangunan keluarga berkualitas menuju Generasi Emas Indonesia 2045. (*)

Share to: