Status PPPK Paruh Waktu Belum Jelas, Rohul Tetap Anggarkan Gaji 611 Guru

Pemkab Rokan Hulu tetap menganggarkan gaji 611 guru PPPK Paruh Waktu dalam APBD 2027 karena belum menerima petunjuk teknis perubahan status menjadi Penuh Waktu.

Para guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu saat hadir dalam proses penandatanganan perjanjian kerjasama beberapa waktu lalu. (Sumber: Disdikpora Rohul)

RINGKASAN BERITA:

  • Gaji guru PPPK Paruh Waktu tetap dimasukkan dalam rancangan APBD Rohul 2027.
  • Disdikpora Rohul belum menerima petunjuk teknis perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu maupun skema penggajiannya.
  • Sebanyak 611 guru PPPK Paruh Waktu telah mendapat perpanjangan SK pada 3 November 2026.

RIAUCERDAS, PASIR PENGARAIAN – Nasib peningkatan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu masih menunggu kepastian aturan teknis dari pemerintah pusat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tetap memasukkan anggaran gaji mereka dalam APBD 2027.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rohul, Alreza Ahyu, Senin (16/11/2026), menegaskan anggaran untuk guru PPPK Paruh Waktu tetap disiapkan meskipun pemerintah pusat sebelumnya telah mengumumkan rencana peningkatan status pegawai tersebut mulai tahun depan.

Menurut Alreza, hingga kini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi maupun petunjuk teknis mengenai rencana perubahan status tersebut. Kepastian mekanisme penggajian juga belum diperoleh, termasuk apakah nantinya menjadi tanggungan APBN atau tetap menggunakan APBD.

“Kita belum dapat petunjuk teknisnya bagaimana sistemnya gaji mereka. Makanya tetap kita anggaran di APBD 2027,” kata dia.

Pembahasan APBD Rohul 2027 sendiri saat ini masih berlangsung di DPRD. Untuk mengantisipasi belum adanya kepastian kebijakan baru, pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran bagi para guru PPPK Paruh Waktu.

Sebelumnya, pada 3 November 2026, Disdikpora Rohul telah memperpanjang Surat Keputusan (SK) untuk 611 guru PPPK Paruh Waktu. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk tidak merumahkan pegawai dengan status PPPK Paruh Waktu maupun tenaga outsourcing.

Alreza menjelaskan, pemerintah pusat juga telah memberikan instruksi agar pemerintah daerah tidak memberhentikan guru PPPK Paruh Waktu maupun tenaga outsourcing. Arahan tersebut menjadi salah satu dasar Pemkab Rohul untuk melanjutkan masa kerja para pegawai.

“Kita juga ikut instruksi pemerintah pusat ya. Makanya kita sudah perpanjangan guru PPPK Paruh Waktu,” tandasnya.

Dengan belum terbitnya petunjuk teknis perubahan status dan skema penggajian, Pemkab Rohul memilih tetap menyiapkan pembiayaan melalui APBD 2027 sembari menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat. (adv)

Share to: