Ijazah Paket A, B, dan C Diakui Setara Sekolah Formal, Begini Penjelasannya
Kemendikdasmen menegaskan ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C diakui negara serta memiliki kedudukan hukum setara dengan ijazah pendidikan formal. Lulusan Paket C dapat menggunakan ijazahnya untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tahun ini, sebanyak 103.362 warga belajar Paket C mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) secara nasional.

RINGKASAN BERITA:
- Ijazah Paket A, B, dan C diakui negara serta dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, termasuk perguruan tinggi.
- Sebanyak 103.362 warga belajar Paket C mengikuti TKA 2026, terdiri atas 93.274 peserta daring dan 10.088 peserta semi-daring.
- Pendidikan kesetaraan menyediakan pembelajaran fleksibel, penguatan keterampilan vokasional, serta kurikulum yang mengacu pada standar pendidikan formal.
RIAUCERDAS, JAKARTA – Lulusan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, termasuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa ijazah pendidikan kesetaraan diakui secara sah oleh negara dan memiliki kedudukan hukum setara dengan ijazah pendidikan formal.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang belum berkesempatan menyelesaikan pendidikan melalui jalur sekolah formal.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal (PNFI), Gogot Suharwoto, mengatakan pendidikan kesetaraan merupakan layanan penting untuk menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk anak tidak sekolah, pekerja produktif, hingga warga yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, keberadaan Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF), seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), melengkapi layanan pendidikan formal sekaligus memberikan kesempatan belajar yang lebih luas.
“Saat ini terdapat total 11.895 unit pendidikan nonformal yang aktif beroperasi di seluruh Indonesia, yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 13 tahun, sekaligus menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terkendala mengakses sekolah formal,” kata Gogot di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, pengakuan terhadap ijazah pendidikan kesetaraan telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Dengan demikian, warga belajar yang menyelesaikan Paket A, Paket B, maupun Paket C dapat menggunakan ijazahnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Para lulusan Paket A, Paket B, maupun Paket C berhak menggunakan ijazah tersebut untuk mendaftar ke berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia,” tegas Gogot.
103 Ribu Peserta Paket C Ikuti TKA
Selain melalui ijazah, capaian akademis warga belajar pendidikan kesetaraan juga dapat ditunjukkan melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025, peserta TKA dari jalur pendidikan nonformal meliputi murid kelas 6 Paket A, kelas 9 Paket B, dan kelas 12 Paket C. Sementara itu, peserta dari jalur pendidikan informal berasal dari kalangan murid sekolahrumah.
Gogot menjelaskan, hasil TKA dapat menjadi salah satu indikator objektif untuk menunjukkan capaian pembelajaran warga belajar pendidikan nonformal.
“Hasil TKA menjadi salah satu indikator objektif penyetaraan capaian belajar warga belajar nonformal. Nilai TKA Paket C ini dapat dilampirkan dan digunakan secara sah saat proses seleksi pendaftaran perguruan tinggi,” jelas Dirjen Gogot.
Antusiasme warga belajar dalam mengikuti asesmen tersebut terlihat dari jumlah peserta TKA Paket C tahun ini yang mencapai 103.362 orang secara nasional.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 93.274 peserta mengikuti TKA melalui moda daring, sedangkan 10.088 peserta lainnya menggunakan moda semi-daring.
Pelaksanaan TKA pendidikan kesetaraan menggunakan mata pelajaran yang sama dengan pendidikan formal. Penyelenggaraannya dilakukan secara serentak untuk menjaga validitas dan kesetaraan hasil penilaian akademis.
Tidak hanya memberikan kesempatan memperoleh ijazah dan melanjutkan pendidikan, layanan pendidikan kesetaraan juga diarahkan untuk membekali warga belajar dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja.
Penguatan program vokasional dan pelatihan kecakapan hidup menjadi salah satu bagian dari layanan tersebut. Bekal keterampilan ini diharapkan membantu warga belajar mempersiapkan diri memasuki dunia kerja ataupun mengembangkan usaha secara mandiri.
Dari sisi pembelajaran, SPNF menawarkan fleksibilitas waktu dan metode agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi peserta didik.
Meski memiliki pola pembelajaran yang fleksibel, mutu pendidikan tetap dijaga melalui penerapan kurikulum yang mengacu pada standar kurikulum pendidikan formal.
Proses pembelajaran menggunakan target Satuan Kredit Kompetensi (SKK) melalui tiga moda utama, yakni tatap muka, pembelajaran berbasis modul, dan pembelajaran daring.
Evaluasi hasil belajar juga dilakukan secara berkala pada setiap akhir semester di seluruh jenjang pendidikan.
“Dengan kurikulum yang terstandar, jaminan mutu pembelajaran, fleksibilitas waktu, serta keunggulan vokasional, kami mendorong seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan pendidikan kesetaraan demi meraih masa depan dan pendidikan yang lebih tinggi,” tutup Dirjen Gogot. (*)
