Pemkab Siak Blokir Anggaran Non-Prioritas dan Terapkan WFH untuk Lunasi Tunda Bayar
Pemkab Siak memblokir anggaran nonprioritas dan menerapkan WFA bagi ASN mulai April 2026 untuk menjaga likuiditas kas daerah.
RINGKASAN BERITA:
- Pemkab Siak memblokir anggaran nonprioritas, termasuk perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat, dan pengadaan kendaraan dinas.
- Mulai April 2026, ASN menjalani pola kerja WFA dengan empat hari kerja fisik dalam sepekan.
- Belanja yang sudah diblokir tidak boleh digunakan. BUD akan menolak penerbitan SPM dan tagihannya menjadi tanggung jawab pribadi pejabat terkait.
RIAUCERDAS, SIAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menerapkan pemblokiran sejumlah anggaran nonprioritas dan pola kerja Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga likuiditas kas daerah sekaligus memastikan pelaksanaan APBD 2026 tetap berjalan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar, mengatakan kebijakan tersebut dibahas dalam rapat evaluasi penyelenggaraan keuangan daerah tahun 2026.
Langkah itu juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan mengenai optimalisasi belanja daerah.
“Instrumen blokir anggaran atau self-blocking kami terapkan untuk menjamin likuiditas kas daerah, sekaligus memprioritaskan pelunasan tunda bayar tahun 2024 dan 2025,” terang Mahadar, Rabu (11/3/2026).
Pemblokiran diarahkan pada belanja barang, jasa, dan modal yang dinilai belum mendesak. Sejumlah pengeluaran yang dibatasi antara lain kegiatan seremonial, perjalanan dinas, jasa konsultan, rapat, hingga pengadaan kendaraan dinas.
Meski demikian, belanja wajib dipastikan tetap berjalan. Pos anggaran untuk gaji pegawai, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta perbaikan infrastruktur jalan tidak termasuk dalam kebijakan pemblokiran.
Efisiensi juga dilakukan melalui penyesuaian pola kerja ASN. Mulai April 2026, hari kerja secara fisik di lingkungan Pemkab Siak dikurangi menjadi empat hari dalam sepekan melalui mekanisme WFA. Kebijakan ini disebut sebagai upaya menghemat penggunaan energi di kantor pemerintahan.
Namun, tidak seluruh pegawai dapat menjalankan pola kerja tersebut. Petugas di sektor pelayanan dasar, seperti RSUD, Puskesmas, pemadam kebakaran, Satpol PP, serta unit teknis perbaikan jalan, tetap harus bekerja langsung di lapangan atau kantor pelayanan.
ASN yang menjalankan WFA tetap diwajibkan melakukan absensi secara elektronik. Mereka juga diminta memastikan seluruh perangkat listrik di ruang kerja masing-masing dalam keadaan mati.
Mahadar menegaskan, pemerintah daerah menyiapkan sanksi bagi perangkat daerah yang tetap menggunakan anggaran yang telah diblokir. Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas belanja tersebut.
“Jika ada yang tetap membelanjakan anggaran yang telah diblokir, Bendahara Umum Daerah (BUD) akan menolak penerbitan SPM. Tagihan tersebut akan menjadi tanggung jawab pribadi pejabat terkait,” tuturnya.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Siak berharap pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global. Dengan demikian, anggaran untuk pembangunan dan kebutuhan prioritas masyarakat dapat terus dipenuhi. (adv)