Bupati Siak Minta Dapur MBG Prioritaskan Produk UMKM Lokal
Bupati Siak Afni Zulkifli meminta 56 SPPG di daerahnya memprioritaskan produk UMKM, petani, dan nelayan lokal dalam pengadaan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis. Dengan potensi perputaran dana sekitar Rp56 miliar per bulan, program MBG diharapkan turut menggerakkan ekonomi masyarakat Siak.
RINGKASAN BERITA:
- Bupati Siak meminta 56 SPPG menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lokal dan menyerap hasil pertanian maupun perikanan.
- KPPG Pekanbaru menyarankan kerja sama dengan Kadin dan perbankan untuk memfasilitasi akses KUR.
- Dana MBG diharapkan terserap di Siak melalui keterlibatan UMKM, petani, dan tenaga kerja lokal.
RIAUCERDAS, SIAK – Bupati Siak Afni Zulkifli meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar mengutamakan pembelian bahan pangan dan produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.
Afni menilai, program prioritas pemerintah pusat tersebut semestinya tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah.
Apalagi, Kabupaten Siak memiliki 1.568 UMKM, termasuk pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan. Namun, menurut Afni, belum ada dapur SPPG yang menyerap hasil pertanian dari pelaku usaha lokal tersebut.
“Tujuan utama Presiden program MBG, salah satunya membantu UMKM lokal. Jika SPPG prioritas belanja di Pekanbaru dan remah-remahnya saja belanja di Siak, ini sangat kita kesalkan,” terang Afni dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Program MBG di Kantor Bupati Siak, Rabu (11/3/2026).
Di Kabupaten Siak saat ini terdapat 56 SPPG yang tersebar di sejumlah kecamatan. Afni meminta seluruh pengelola dapur MBG mulai membangun kemitraan dengan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan maupun produk makanan.
Ia juga meminta yayasan pengelola SPPG berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) agar kebutuhan yang diperlukan dapat dipenuhi melalui pelaku usaha setempat.
“Ambil dulu produk UMKM, cari UMKM lokal, bina mereka, dan yayasan kolaborasi dengan dinas kami. Kami yang akan carikan UMKM-nya,” ungkapnya.
Afni bilang, Pemerintah Kabupaten Siak akan mengawal pelaksanaan MBG meskipun harus melakukan penyesuaian anggaran daerah demi mendukung program prioritas Presiden tersebut.
Ia bahkan telah menyiapkan rancangan kesepakatan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan, termasuk menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak.
“Saya akan konsen pada MBG. Saya sudah bikin draf kesepakatan. Kami akan terus kawal dan melaporkan ke pusat. Untuk menjaga kualitas MBG di Siak dengan mengaktifkan semua puskesmas, serta mengaktifkan dan menguatkan peran ahli gizi,” papar Afni.
Dalam kesempatan itu, Afni juga menyoroti kualitas menu MBG selama Ramadan. Ia mengaku menerima laporan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak PAUD hanya berupa kacang polong, kacang goreng, pisang, dan brownies.
Menurutnya, bahan makanan tersebut seharusnya dapat diolah menjadi hidangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan gizi anak.
“Saya mendapat laporan, menu yang dikasih ke anak-anak PAUD, masak kacang-kacang kue hari raya. Seharusnya kan bisa diolah jadi makanan untuk anak-anak,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Syartiwidya, menyarankan agar Pemkab Siak memfasilitasi UMKM untuk bermitra dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) setempat.
Kerja sama tersebut dinilai dapat membantu pelaku UMKM memperoleh akses permodalan, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga mereka mampu memenuhi permintaan produk dari dapur SPPG.
Syartiwidya mencontohkan, jika satu UMKM harus memasok hingga 2.500 kue dalam sehari, tentu dibutuhkan modal dan tenaga kerja yang memadai.
Karena itu, ia mendorong pelaku usaha mengembangkan produk makanan yang menarik, seperti bakso ikan dan aneka kuliner khas Siak.
“Di sinilah saya minta Ibu agar bisa mengarahkan perbankan di sini untuk memberikan KUR kepada UMKM untuk menambah modal. Karena ini tentu saja butuh modal besar, kemudian tenaga kerja. Di sinilah juga menjawab Asta Cita terkait pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” paparnys.
Syartiwidya menyebutkan, setiap SPPG di Siak melibatkan sekitar 50 pekerja di dapur. Selain tenaga kerja tersebut, perputaran ekonomi juga dapat melibatkan petani dan pelaku UMKM sebagai pemasok kebutuhan pangan.
Ia mendorong pengembangan konsep one product one village agar setiap desa memiliki produk unggulan yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan program MBG.
Menurutnya, anggaran MBG yang mencapai triliunan rupiah harus memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Ia memperkirakan sekitar 93 persen dana program tersebut kembali ke masyarakat melalui aktivitas belanja dan pengadaan kebutuhan pangan.
Dengan 56 SPPG yang beroperasi di Siak, perputaran dana diperkirakan mencapai Rp56 miliar per bulan. Karena itu, ia mengingatkan agar belanja program tersebut tidak justru mengalir ke luar daerah.
“Dana MBG memang triliunan, tapi 93 persen itu balik ke masyarakat. Artinya, duit itu perputarannya masuk langsung ke virtual account dari yayasan. Ada Rp1 miliar satu bulan satu SPPG, berarti ada Rp56 miliar. Sampai selesai ada Rp65 miliar duit beredar di Siak. Jangan sampai keluar dari Siak,” tandasnya. (adv)