Harga dan Administrasi Jadi Kendala UMKM Siak Ikut Pengadaan Seragam Gratis
Dinas Pendidikan Siak menyebut perbedaan harga dan keterbatasan NIB menjadi kendala UMKM lokal mengikuti pengadaan 24 ribu pasang seragam sekolah gratis.

RINGKASAN BERITA:
- Pengadaan sekitar 24 ribu pasang seragam sekolah harus melalui sistem e-katalog sesuai ketentuan pemerintah.
- Harga penawaran UMKM sekitar Rp110 ribu per pasang, sedangkan pihak ketiga berada di kisaran Rp45 ribu hingga Rp55 ribu.
- Dari ratusan penjahit lokal, menurut Romy, hanya satu yang telah memiliki NIB. Pemkab Siak berencana mendorong pengurusan NIB dan pembentukan koperasi penjahit.
RIAUCERDAS, SIAK – Keterlibatan penjahit lokal dalam program seragam sekolah gratis di Kabupaten Siak masih menghadapi sejumlah hambatan. Perbedaan harga penawaran dan kesiapan administrasi menjadi alasan UMKM setempat tidak melanjutkan keikutsertaan dalam pengadaan seragam berskala besar.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Romy Lesmana Dermawan, mengatakan pelaksanaan program yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus mengikuti ketentuan pengadaan pemerintah.
Karena itu, keinginan melibatkan UMKM lokal tetap harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
“Ini sudah dijelaskan berkali-kali. Segala sesuatu yang menggunakan uang rakyat (APBD) harus dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan undang-undang. Bagi kami pribadi, pelibatan UMKM adalah keinginan sejak awal, namun jika melanggar hukum tentu tidak mungkin dilakukan,” terang Romy, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, pelibatan UMKM dapat dilakukan lebih mudah pada pengadaan berskala kecil. Salah satu contohnya melalui Baznas Siak, yang melibatkan lebih dari 40 penjahit lokal untuk memproduksi lebih dari 1.000 pasang seragam.
Namun, mekanisme berbeda harus diterapkan untuk pengadaan dalam jumlah besar, yakni sekitar 24 ribu pasang seragam. Proses tersebut dilakukan melalui sistem e-katalog agar pelaksanaannya sesuai regulasi dan kebutuhan waktu program.
Menurut Romy, sejumlah UMKM Siak akhirnya memilih tidak melanjutkan keikutsertaan karena penawaran harga mereka belum mampu bersaing.
Selain itu, kesiapan dokumen administrasi, terutama kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), juga masih terbatas.
“UMKM Siak akhirnya memilih mundur karena harga yang ditawarkan tidak kompetitif. Mereka juga belum siap secara administrasi, seperti belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari ratusan penjahit, hanya satu yang sudah memiliki NIB. Ini tentu menjadi evaluasi bersama,” terang Romy.
Persoalan harga menjadi salah satu kendala yang paling menonjol. Penjahit UMKM menawarkan harga sekitar Rp110 ribu per pasang, sedangkan penawaran pihak ketiga berada pada kisaran Rp45 ribu hingga Rp55 ribu per pasang.
“Ini timpang dan tidak masuk akal bagi UMKM lokal. Akhirnya mereka mundur setelah beberapa kali mengikuti rapat dengan pihak terkait,” ucapnya.
Di sisi lain, keterbatasan waktu juga memengaruhi pelaksanaan program. Romy menyebut pengadaan seragam gratis tersebut merupakan bagian dari janji yang telah direncanakan sejak tahun sebelumnya. Jika terus tertunda, pelaksanaannya dikhawatirkan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Sebagai langkah ke depan, Pemkab Siak berencana mendorong peningkatan kapasitas UMKM agar lebih siap mengikuti pengadaan pemerintah. Upaya tersebut antara lain melalui percepatan pengurusan NIB serta pembentukan koperasi bagi para penjahit lokal.
“Ibu Bupati dan Wakil Bupati sudah menegaskan, jika ke depan UMKM tidak bisa dilibatkan, maka program ini perlu dievaluasi. Negara harus hadir mempermudah UMKM, bukan mempersulit,” kata Romy.
Dia berharap belanja pemerintah daerah dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha setempat. Dengan demikian, perputaran anggaran tidak hanya mendukung program pendidikan, tetapi juga memberi manfaat bagi perekonomian masyarakat Siak.
“Harapannya, uang Siak bisa berputar di Siak, bukan keluar dari daerah,” terangnya. (adv)
