Peringati Hari Otonomi Daerah 2026, Pemkab Rohul Dorong ASN Berinovasi Percepat Pembangunan
Bupati Rokan Hulu, Anton ST MM, Pemuda Pancasila Rohul, Tambusai Utara, Lambok Simanjuntak, Pemkab Rohul, Berita Rokan Hulu

Foto bersama Pj Sekretaris Daerah Rohul dengan unsur Forkopimda usai pelaksanaan ipacara peringatan Hari Otonomi Lembaga.
RINGKASAN BERITA:
- Pj Sekda Rohul membeberkan fakta bahwa 469 dari 546 daerah di Indonesia masih memiliki kapasitas fiskal rendah, sehingga pemanfaatan otonomi daerah harus dipacu lewat inovasi.
- Pemkab Rohul diinstruksikan menyelaraskan program daerah dengan 8 prioritas nasional, mulai dari kedaulatan pangan, hilirisasi, hingga pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).
- ASN dituntut mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan lincah, berpatokan pada integrasi digital serta penguatan fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP).
RIAUCERDAS, PASIR PENGARAIAN – Tingginya ketergantungan daerah terhadap kucuran dana transfer dari pemerintah pusat akibat rendahnya kapasitas fiskal menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta seluruh pemangku kepentingan dituntut memanfaatkan ruang otonomi daerah untuk melahirkan inovasi pelayanan dan mempercepat pembangunan kemandirian ekonomi lokal.
Pesan krusial tersebut ditegaskan oleh Penjabat (Pj) Sekda Rohul, Drs. H. Yusmar, M.Si., saat bertindak sebagai inspektur upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Rohul pada Senin (27/4/2026).
“Otonomi daerah memberikan ruang bagi kita untuk berinovasi dan mempercepat pembangunan di daerah,” kata Yusmar dalam arahannya.
Peringatan tahunan yang mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita” ini dihadiri Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini, jajaran Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga seluruh Camat.
Turut hadir jimpinan organisasi wanita seperti Ketua TP-PKK Rohul dr. Yeni Dwi Putri Anton dan Ketua DWP Rohul Hj. Yurniziarti Yusmar.Yusmar menyampaikan bahwa momentum tiga dekade otonomi daerah harus ditransformasikan untuk menguatkan daya saing daerah yang sejalan dengan delapan pilar prioritas pembangunan nasional.
“Melalui semangat Asta Cita, kita berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dan daya saing Rokan Hulu,” ujar Yusmar.
Dalam pidatonya, Pj Sekda menerangkan pentingnya penyelarasan program daerah pada delapan klaster prioritas, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, ketahanan bencana dan infrastruktur, ekonomi kerakyatan, serta penanggulangan kemiskinan.
Beberapa agenda konkret yang ditekankan mencakup pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL), rehabilitasi pasca-bencana, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDKM), serta reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome) melalui digitalisasi terintegrasi.Langkah ini diambil guna menjawab tantangan nasional, di mana dari 546 daerah di Indonesia, sebanyak 469 daerah masih berkutat dengan kapasitas fiskal rendah.
Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada persoalan 16,2 juta ton sampah per tahun yang belum terkelola, rasio Gini di angka 0,375 poin, serta perlunya menjaga inflasi di angka 3,48 persen (data Maret 2026) dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen pada triwulan IV 2025.
Guna mengatasi rintangan tersebut, Yusmar menegaskan bahwa sinergitas antara tingkat pusat dan daerah merupakan fondasi utama pergerakan pembangunan.”Daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan potensi lokal demi pembangunan yang adil dan merata,” tandasnya. (adv)
