Apkasi Desak Revisi UU Pemda, Soroti Beban Fiskal Kabupaten

Apkasi mendesak revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 karena menilai sentralisasi kewenangan dan keterbatasan anggaran semakin membebani pemerintah kabupaten.

Bupati Siak, Afni Zulkifli berfoto bersama bupati dari sejumlah kabupaten saat peringatan HUT ke-26 Apkasi dan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang, Kamis (2/7/2026). (Sumber: Diskominfo Siak)

RINGKASAN BERITA:

  • Apkasi meminta pemerintah dan DPR RI memprioritaskan revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  • Tiga persoalan yang disoroti meliputi sentralisasi kewenangan, ketimpangan fiskal, serta ketidakjelasan pembagian tugas antara gubernur dan pemerintah kabupaten.
  • Apkasi mendorong skema pembiayaan alternatif agar daerah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan.

RIAUCERDAS, DELI SERDANG – Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terus meningkat tanpa dukungan pendanaan memadai menjadi salah satu alasan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendesak revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Apkasi menilai penguatan sentralisasi kewenangan telah membatasi ruang gerak pemerintah kabupaten. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kemampuan daerah dalam mengembangkan inovasi, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong investasi.

Sikap itu disepakati dalam Dialog Otonomi Daerah bertema Strategi Pembiayaan Alternatif Pembangunan Daerah di Gedung Grha Bhineka Perkasa Jaya, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (2/7/2026).

Forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-26 Apkasi dan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang.Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan, usulan perubahan regulasi harus disusun berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi pemerintah kabupaten. Karena itu, kajian revisi undang-undang tersebut perlu didukung data empiris dari 416 pemerintah kabupaten di Indonesia.

“Revisi UU Otonomi Daerah harus masuk dalam agenda prioritas legislasi. Usulan yang kami susun berbasis data lapangan sehingga mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi pemerintah kabupaten,” ucap Bupati Afni.

Dalam kajian yang disampaikan, Apkasi memetakan tiga persoalan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah.Persoalan pertama adalah meningkatnya sentralisasi kewenangan, khususnya dalam urusan perizinan dan pengelolaan sumber daya strategis.

Kondisi ini dinilai menghambat pemerintah kabupaten dalam berinovasi sekaligus memperlambat proses pelayanan publik dan investasi.

Kedua, munculnya ketimpangan fiskal akibat penambahan program nasional yang harus dijalankan pemerintah daerah tanpa disertai dukungan anggaran yang sepadan.

Akibatnya, APBD semakin terbebani, sementara sebagian besar anggaran telah dialokasikan untuk memenuhi belanja wajib.

Situasi tersebut membuat ruang fiskal untuk membiayai pembangunan dan program prioritas daerah semakin terbatas.

Persoalan ketiga berkaitan dengan belum tegasnya pembagian kewenangan antara gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Ketidakjelasan tersebut dinilai berpotensi memunculkan tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain mengusulkan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014, dialog tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya penguatan kemandirian fiskal melalui skema pembiayaan alternatif, penyempurnaan draf revisi undang-undang pemerintahan daerah, serta peningkatan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Apkasi menegaskan, seluruh rangkaian kegiatan tersebut dibiayai secara mandiri melalui iuran anggota. Skema itu disebut sebagai wujud komitmen organisasi dalam menjaga akuntabilitas dan kemandirian kelembagaan. (adv)

Share to: