Perkuat Deteksi Dini Karhutla, Perusahaan hingga RT/RW Diminta Siaga
Pemkab Siak memperluas sistem deteksi dini karhutla dengan melibatkan perusahaan, RT/RW, pemerintah kampung, ormas, PKK, dan masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah daerah meminta perbaikan dua alat pemantau ISPU milik pemerintah provinsi yang mengalami kerusakan.
RIAUCERDAS, SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak memperluas pengawasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga ke tingkat lingkungan terkecil.
Strategi tersebut dijalankan dengan melibatkan perusahaan pemegang konsesi, pemerintah di tingkat kampung dan kecamatan, organisasi masyarakat, PKK, hingga RT/RW.
Bupati Siak Dr Afni Zulkifli mengatakan pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan unsur pemerintah.
Kesiapan perusahaan swasta juga menjadi bagian penting karena sejumlah perusahaan memiliki areal konsesi yang luas di wilayah Siak dan sekitarnya.
Bupati berterima kasih atas dukungan penuh Forkompimda Siak.
“Hari ini kami juga melihat kesiapsiagaan salah satu perusahaan swasta yang memiliki areal konsesi sangat luas di Siak,” tuturnya, Senin (24/8/2026).
Afni minta khusus kewaspadaannya, terutama pada areal di sekitar konsesi yang juga menjadi tanggungjawab bersama.
Bupati menyebut perusahaan yang ditinjau memiliki tim pemadam, peralatan penanganan kebakaran, hingga helikopter.
Pemerintah daerah meminta perusahaan tetap menempatkan personel di Siak meskipun sumber daya mereka digunakan untuk membantu penanganan di daerah lain.
“Kami instruksikan meskipun membantu daerah lain, tetap ada tim yang disiagakan di Siak,” ungkapnya.
Penguatan pengawasan juga dibahas dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla yang melibatkan berbagai unsur hingga tingkat lapangan.
Menurut Afni, kebakaran tidak langsung muncul dalam skala besar sehingga pemantauan dari lingkungan terkecil menjadi bagian penting dari pencegahan.
“Api tidak mulai dari besar, pasti dari wilayah yang terkecil. Karena itu RT/RW, lurah, Penghulu, Camat, Ibu-Ibu PKK semuanya harus terlibat. Organisasi masyarakat juga harus ikut membantu memantau bila muncul titik api. Selagi kecil langsung dipadamkan, jangan tunggu besar,” ungkapnya.
Selain potensi kebakaran akibat kondisi lahan, pemerintah daerah juga memberi perhatian terhadap kemungkinan faktor kesengajaan.
Karena itu, pengawasan bersama didorong agar hotspot dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi firespot.
Alat ISPU Rusak
Di tengah penguatan pencegahan karhutla, Pemkab Siak juga menghadapi persoalan pada perangkat pemantau kualitas udara.
Dari empat alat pemantau ISPU yang tersedia, dua di antaranya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Riau dan mengalami kerusakan.
Pemkab Siak berencana menyampaikan surat kepada pemerintah provinsi untuk meminta pemeliharaan perangkat tersebut.
Data ISPU dinilai penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan ketika kualitas udara terdampak asap kiriman dari wilayah sekitar.
“Kami akan segera bersurat ke provinsi untuk dilakukan pemeliharaan. Alat pemantau ISPU ini sangat penting untuk mengambil kebijakan, terutama terkait anak-anak sekolah jika kualitas udara terdampak asap kiriman dari kabupaten tetangga,” ucap Afni.
Surat kepada Pemerintah Provinsi Riau akan segera disampaikan.
Sementara itu, Pemkab Siak meminta seluruh unsur mempertahankan kondisi daerah yang masih tercatat tanpa firespot.
“Per hari ini relatif masih aman. Siak masih zero firespot dan ISPU dalam kondisi aman. Kami meminta semua berkolaborasi agar hotspot tidak menjadi firespot,” ujar Bupati.
Kolaborasi lintas unsur tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga agar titik panas dapat segera terdeteksi dan ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. (adv)