Anggaran Pendidikan Rohul 2026 Capai Rp683 Miliar, Setara 34,38 Persen APBD

Pemkab Rokan Hulu mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp683 miliar pada 2026 atau 34,38 persen dari APBD. Anggaran tersebut mencakup gaji guru PNS, PPPK, tenaga honorer, serta sertifikasi guru.

RINGKASAN BERITA:

• Anggaran pendidikan Rohul pada 2026 mencapai 34,38 persen dari APBD, melampaui ketentuan minimal 20 persen.
• Alokasi pendidikan tahun 2025 tercatat Rp689 miliar atau 33,6 persen.
• Disdikpora Rohul berharap kondisi fiskal membaik agar perbaikan ruang kelas dapat dilakukan secara bertahap.

RIAUCERDAS, PASIR PENGARAIAN – Porsi anggaran pendidikan Kabupaten Rokan Hulu pada 2026 tercatat sebesar 34,38 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan alokasi mencapai Rp683 miliar, pemerintah daerah menyatakan telah melampaui ketentuan minimal anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rohul, Alreza Ahyu, menyampaikan bahwa pemenuhan ketentuan tersebut telah tercapai dalam penganggaran daerah tahun ini.

“Kalau soal mandatory spending anggaran pendidikan di APBD kita, itu sudah memenuhi minimal 20 persen. Bahkan lebih,” terang Kepala Disdikpora Rohul, Alreza Ahyu, Minggu (13/9/2026).

Ia menjelaskan, alokasi anggaran pendidikan Rohul pada 2025 mencapai Rp689 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 33,6 persen dari APBD pada tahun tersebut.

Sementara itu, pada 2026, nilai anggaran pendidikan tercatat Rp683 miliar. Meski nominalnya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, persentasenya justru meningkat menjadi 34,38 persen.

“Sudah melebihi amanat UU kalau soal besaran anggaran pendidikan,” ungkap Ahyu.

Menurut Ahyu, anggaran pendidikan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga mencakup pembayaran gaji tenaga pendidik.

Komponen itu meliputi guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga tenaga honorer.

Selain penggajian, anggaran tersebut juga mencakup pembiayaan sertifikasi guru. Meski alokasi pendidikan telah melampaui batas minimal yang ditentukan, Disdikpora Rohul masih berharap adanya perbaikan kondisi fiskal daerah agar kebutuhan infrastruktur sekolah dapat ditangani lebih optimal.

Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah perbaikan ruang kelas. Ahyu berharap kondisi keuangan daerah ke depan semakin membaik sehingga rehabilitasi fasilitas belajar bisa dilaksanakan secara bertahap.

“Semoga saja kondisi fiskal kedepan sekalian bagus sehingga ruang kelas bisa diperbaiki secara bertahap,” tandasnya. (adv)