Pemkab Bengkalis Dorong Bank Riau Kepri Syariah Perluas Pembiayaan untuk Sektor Produktif

Pemkab Bengkalis mendorong Bank Riau Kepri Syariah memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif, UMKM, dan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai bagian dari penguatan sinergi pembangunan daerah.

• Pemkab Bengkalis mendorong perluasan pembiayaan Bank Riau Kepri Syariah untuk sektor produktif dan UMKM.
• Sinergi pemerintah daerah dan perbankan diarahkan agar tidak berhenti pada hubungan kelembagaan.
• Dampak kerja sama diharapkan semakin terasa terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

RIAUCERDAS, PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendorong agar peran Bank Riau Kepri Syariah semakin dirasakan masyarakat melalui penguatan pembiayaan bagi sektor produktif, pelaku UMKM, dan berbagai aktivitas ekonomi daerah.

Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) di Ballroom Dang Merdu Bank Riau Kepri, Pekanbaru, Senin (28/9/2026).

Bupati Bengkalis diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Dr. H. Aready, yang hadir sebagai keterwakilan Pemkab Bengkalis selaku salah satu pemegang saham.

Forum RUPSLB membahas sejumlah agenda penting terkait keberlangsungan, pengembangan, serta arah kebijakan perseroan. Dr. H. Aready mengikuti seluruh rangkaian pembahasan sesuai ketentuan dan kewenangan pemegang saham.

Menurutnya, forum tersebut memiliki arti penting dalam menjaga proses pengambilan keputusan perusahaan agar berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“RUPSLB merupakan forum resmi perseroan dalam menjalankan fungsi pengambilan keputusan sesuai kewenangan pemegang saham. Forum ini juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara manajemen perseroan dengan para pemegang saham,” terangnya.

Pemkab Bengkalis menilai keberadaan Bank Riau Kepri Syariah memiliki posisi strategis dalam mendukung ekosistem perekonomian daerah.

Karena itu, hubungan antara pemerintah daerah dan perbankan tidak hanya diarahkan pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada dukungan konkret terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Salah satu perhatian yang didorong adalah peningkatan akses pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pengembangan usaha masyarakat, memperkuat UMKM, serta mendukung berbagai aktivitas ekonomi di daerah.

“Kita berharap Bank Riau Kepri Syariah semakin mampu mengambil peran dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah, terutama melalui pelayanan perbankan yang optimal serta dukungan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif,” paparnya.

Menurut dia, penguatan sektor produktif diperlukan agar keberadaan bank daerah dapat memberikan dampak lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Bengkalis juga menilai komunikasi dan koordinasi dengan pihak perbankan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Penyelarasan potensi, program, dan dukungan pembiayaan dengan kebutuhan pembangunan daerah dinilai penting agar kerja sama yang dibangun menghasilkan manfaat yang lebih konkret.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, keberadaan lembaga perbankan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan perekonomian daerah.

“Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus kita tingkatkan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” kata Aready.

Kehadiran Pemkab Bengkalis dalam RUPSLB sekaligus menjadi bagian dari penguatan hubungan kelembagaan dengan Bank Riau Kepri Syariah.

Ke depan, sinergi tersebut diharapkan dapat semakin diarahkan pada dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan tumbuhnya sektor usaha produktif di Kabupaten Bengkalis.

Bagi Pemkab Bengkalis, keberhasilan kerja sama dengan perbankan tidak hanya dilihat dari hubungan kelembagaan, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat melalui penguatan perekonomian daerah. (*)