158 Aduan Masuk ke SP4N-LAPOR! Siak

Sebanyak 158 aduan masuk ke SP4N-LAPOR! Siak selama Januari–Oktober 2026. Warga dapat melapor melalui situs resmi atau WhatsApp Diskominfo.

Kepala Diskominfo Kabupaten Siak, Rozi Chandra. Rozi menyampaikan bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 158 pengaduan masyarakat masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N-LAPOR!. (Sumber: Diskominfo Siak)

RINGKASAN BERITA:

  • Sebanyak 158 pengaduan masyarakat tercatat masuk melalui SP4N-LAPOR! Siak selama Januari hingga Oktober 2026.
  • Aduan mencakup persoalan bantuan sosial, beasiswa, jalan rusak, administrasi kependudukan, hingga layanan air bersih.
  • Warga dapat menyampaikan laporan melalui www.lapor.go.id atau WhatsApp di nomor 0811-7672-224.

RIAUCERDAS, SIAK – Persoalan bantuan sosial, beasiswa, jalan rusak hingga layanan air bersih menjadi sejumlah keluhan warga yang disampaikan melalui kanal pengaduan pemerintah Kabupaten Siak.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 158 pengaduan masyarakat masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Siak pun mengajak masyarakat lebih aktif menggunakan saluran resmi tersebut untuk menyampaikan aspirasi maupun melaporkan persoalan pelayanan publik.

Kepala Diskominfo Kabupaten Siak, Rozi Chandra, menjelaskan setiap laporan yang diterima akan diteruskan kepada perangkat daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing untuk ditindaklanjuti.

“Kita memiliki saluran resmi, SP4N-LAPOR!. Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, misalnya terkait kualitas pelayanan publik dan persoalan lainnya. Nanti admin kami akan meneruskan laporan tersebut ke dinas yang berwenang,” terang Rozi, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, laporan warga tidak semestinya dipandang hanya sebagai kritik kepada pemerintah. Pengaduan tersebut juga menjadi sumber informasi mengenai persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

Ia menilai mutu pelayanan publik tidak cukup diukur dari kecepatan pemerintah memberikan layanan. Kemampuan menerima aspirasi, merespons keluhan, dan menyelesaikan persoalan yang dilaporkan masyarakat juga menjadi bagian penting.

“Setiap masukan dari masyarakat merupakan cerminan kebutuhan nyata di lapangan. Pengaduan bukan sekadar kritik, tetapi bahan evaluasi yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” paparnya.

Rozi mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan yang telah disediakan. Keterlibatan warga dinilai dapat membantu mendorong pelayanan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif.

Cara Menggunakan SP4N-LAPOR!

Untuk menggunakan SP4N-LAPOR!, masyarakat dapat mengakses laman www.lapor.go.id. Pelapor kemudian memilih menu Buat Laporan, mengisi data diri, serta menuliskan judul dan uraian pengaduan secara jelas.

Laporan sebaiknya memuat kronologi kejadian, lokasi, dan instansi yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Pelapor juga dapat menyertakan foto atau dokumen pendukung jika tersedia.

Setelah laporan dikirim, masyarakat perlu menyimpan nomor tiket pengaduan untuk memantau perkembangan penanganannya.

“Melalui SP4N-LAPOR!, kita berupaya menghadirkan sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi, sehingga laporan masyarakat dapat diterima, dikoordinasikan, dan diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti secara sederhana, cepat, tepat, dan tuntas,” kata Rozi.

Selain melalui situs tersebut, Pemkab Siak juga menyediakan layanan pengaduan melalui WhatsApp di nomor 0811-7672-224. Masyarakat yang menggunakan layanan WhatsApp diminta mencantumkan identitas pelapor, menjelaskan persoalan yang dialami, menyebutkan lokasi kejadian, serta menyertakan bukti pendukung seperti foto apabila tersedia.

Pemkab Siak berharap pemanfaatan kanal pengaduan ini semakin meningkat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong perbaikan pelayanan publik. (*)

Share to: