Wamenag Minta Pelaku Kekerasan Seksual di Pesantren Dihukum Maksimal dan Diblacklist
Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menegaskan pelaku kekerasan seksual di pesantren wajib dituntut hukuman terberat, diblacklist, hingga penutupan izin lembaga.
RINGKASAN BERITA:
- Wamenag menjalin kesepahaman dengan Jaksa Agung untuk memastikan setiap pelaku tindak kekerasan seksual di lingkungan pesantren dijatuhi tuntutan pidana maksimal.
- Oknum guru atau pengasuh yang terbukti bersalah dipastikan masuk daftar hitam (blacklist) dan dilarang keras (haram hukumnya) kembali mengajar di lembaga pendidikan.
- Kemenag tidak ragu menjatuhkan sanksi administratif terberat berupa pembekuan hingga pencabutan izin operasional bagi pesantren yang terbukti terlibat atau membiarkan kejahatan tersebut.
RIAUCERDAS, ACEH – Kementerian Agama menjalin kesepahaman strategis dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan seluruh oknum pelaku kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren dijatuhi sanksi pidana maksimal.
Langkah tegas ini memuat aturan pemblokiran permanen (blacklist) agar pelaku tidak dapat lagi menduduki posisi tenaga pendidik di lembaga keagamaan mana pun.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi’i, saat memberikan arahan pembinaan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Kanwil Kemenag Provinsi Aceh pada Kamis (5/11/2026).
“Sampai saya ke Jaksa Agung dan sudah ada kesepahaman karena pelaku yang terbukti secara hukum tuntutannya harus yang paling berat. Jadi kalau dituntut 5 sampai 9 tahun (hukumannya 9 tahun), 8 sampai 12 tahun, dan blacklist, jangan lagi di posisi itu. Terutama dia guru atau ustad di pesantren, sudah haram hukumnya,” kata dia.
Romo Syafi’i menekankan bahwa ketegangan hukum tanpa toleransi mutlak diterapkan guna memberikan efek jera secara luas. Aparat penegak hukum diminta mengganjar ancaman hukuman tertinggi kepada oknum pengasuh, guru, maupun kiai yang mencoreng institusi pendidikan.
Selain menyasar penindakan individu, Kementerian Agama memegang wewenang penuh untuk menjatuhkan sanksi administratif berat kepada institusi yang terbukti terlibat atau membiarkan praktik kejahatan tersebut, termasuk tindakan tegas berupa pencabutan izin operasional pesantren.
Wamenag mengingatkan bahwa ekspektasi tinggi para orang tua yang mempercayakan pengasuhan anak-anak mereka ke pesantren tidak boleh dikhianati oleh oknum yang seharusnya menjadi pelindung.
“Ini tidak main-main. Orang yang datang mengantarkan anaknya ke pesantren ingin anaknya menjadi baik dan dididik dengan benar. Jangan sampai anak yang dititipkan dengan harapan menjadi lebih baik justru rusak karena perilaku pengasuhnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pesantren wajib menjadi ruang belajar yang menjamin keamanan serta kenyamanan bagi seluruh santri.
Di hadapan ASN Kemenag Aceh, Wamenag menginstruksikan penguatan fungsi pengawasan internal guna merawat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pendidikan keagamaan. (*)