Siak Siapkan Aturan Baru, Pembatasan Plastik Sekali Pakai Diperluas

Pemkab Siak menyiapkan perluasan aturan pembatasan plastik sekali pakai, dari kantong plastik hingga sedotan dan produk lainnya.

Wakil Bupati Siak, Syamsurizal membuka Diskusi Kelompok Terpumpun bertema “Pembaharuan Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Siak” pada Senin (16/11/2026). (Sumber: Diskominfo Siak)

RINGKASAN BERITA:

  • Siak menyiapkan perluasan pembatasan plastik sekali pakai melalui pembaruan Perbup Nomor 103 Tahun 2019.
  • Aturan baru dirancang mencakup sedotan dan berbagai produk plastik lainnya.
  • Pemkab Siak mendorong gerakan pengurangan plastik dimulai dari rumah tangga dengan melibatkan PKK, sekolah, kampung, perusahaan, dan masyarakat.

RIAUCERDAS, SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak berencana memperluas pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Kebijakan yang sebelumnya berfokus pada kantong plastik akan dikembangkan agar mencakup sedotan dan berbagai produk plastik lainnya.

Pembaharuan aturan ini disiapkan sebagai langkah memperkuat pengelolaan sampah sekaligus mendorong Siak menjadi daerah percontohan pengurangan plastik di Provinsi Riau.

Wakil Bupati Siak Syamsurizal mengatakan, rancangan kebijakan tersebut merupakan pengembangan dari Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Hal itu disampaikannya saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertema “Pembaharuan Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Siak” di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Senin (16/11/2026).

Menurut Syamsurizal, persoalan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Upaya pengurangan plastik harus dimulai dari lingkungan keluarga sebelum diperluas ke sekolah, kampung, kecamatan hingga tingkat kabupaten.

“Persoalan persampahan ini harus kita mulai dari rumah tangga. Di sinilah peran PKK untuk bergerak bersama, didukung camat, penghulu, dan seluruh unsur yang ada di kampung,” katanya.

Ia berharap Tim Penggerak PKK dapat berperan aktif mengedukasi masyarakat bersama pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, kelurahan, dan perangkat daerah.

Syamsurizal menekankan bahwa perubahan kebiasaan tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi. Pemerintah perlu menghadirkan contoh nyata agar masyarakat dapat mengikuti dan menerapkannya.

“Kalau belum bisa dilakukan di seluruh kampung dan sekolah, kita mulai dari beberapa tempat terlebih dahulu. Harus ada contoh yang bisa diikuti oleh yang lain. Kalau tidak dimulai, hanya menjadi pembicaraan dan tidak akan berhasil,” ucap dia.

Selain mengurangi penggunaan plastik, ia mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap sampah. Sampah yang dihasilkan tidak semestinya hanya dibuang atau dibakar, tetapi perlu dikelola agar memiliki nilai ekonomi.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Siak, Amin Soimin, menjelaskan bahwa penyusunan rancangan pembaharuan kebijakan merupakan bagian dari kolaborasi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau yang telah dibangun sejak akhir 2025.

Kerja sama tersebut mencakup kajian terhadap aturan yang berlaku, penyusunan rancangan perubahan Perbup Nomor 103 Tahun 2019, serta pendampingan untuk penerapannya.

Amin menyebut pembaharuan regulasi diperlukan agar kebijakan pengurangan plastik mampu menjawab persoalan sampah yang semakin kompleks. Plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai secara alami sehingga perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih terarah.

Ia juga mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan program lingkungan. Karena itu, dukungan WALHI Riau dan pihak lainnya diharapkan terus berlanjut, termasuk melalui pendampingan program hingga 2027.

Amin berharap diskusi tersebut menghasilkan masukan dan rekomendasi yang dapat memperkuat isi rancangan kebijakan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan.

Syamsurizal turut mengapresiasi dukungan WALHI Riau dan berbagai pihak dalam mendorong pembaharuan aturan tersebut. Ia juga mengajak perusahaan serta masyarakat untuk terlibat aktif agar pengurangan plastik tidak berhenti pada penerbitan regulasi.

“Kita berharap setelah diskusi ini ada tindak lanjut. Setiap PD, kecamatan, dan kampung harus mulai bergerak bersama. Jangan sampai kegiatan ini hanya sebatas diskusi, tetapi harus dilaksanakan,” ungkapnya.

Melalui pembaharuan kebijakan tersebut, Pemkab Siak menargetkan gerakan pengurangan plastik sekali pakai dapat berjalan mulai dari rumah tangga, lingkungan pendidikan, hingga seluruh wilayah pemerintahan. Dengan keterlibatan berbagai pihak, upaya ini diharapkan mendukung terwujudnya lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. (*)

Share to: