BPK Periksa Pengelolaan Dana Pendidikan dan Kinerja RSUD Bengkalis
BPK RI memeriksa pengelolaan dana pendidikan dan kinerja tata kelola RSUD Bengkalis untuk periode 2025 hingga semester I 2026.

RINGKASAN BERITA:
- Pemeriksaan BPK mencakup pengelolaan dana pendidikan tahun 2025 dan semester I 2026.
- Kinerja tata kelola RSUD Bengkalis turut diperiksa untuk mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan.
- Pemkab Bengkalis diminta menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai bahan perbaikan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
RIAUCERDAS, BENGKALIS – Pengelolaan anggaran pendidikan dan tata kelola pelayanan rumah sakit di Kabupaten Bengkalis menjadi sasaran evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau. Pemeriksaan tersebut mencakup pelaksanaan program sepanjang 2025 hingga semester pertama 2026.
Hasil pemeriksaan dibahas dalam Exit Meeting antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis, Jumat (20/11/2026).
Ada dua objek utama yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan tersebut. Pertama, pengelolaan dana bidang pendidikan Tahun Anggaran 2025 dan Semester I 2026 pada Pemkab Bengkalis serta instansi terkait.
Kedua, pemeriksaan kinerja tata kelola rumah sakit dalam mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan pada periode yang sama. Pemeriksaan ini secara khusus dilakukan terhadap RSUD Bengkalis dan instansi terkait.
Bupati Bengkalis yang diwakili Inspektur Kabupaten Bengkalis, Radius Akima, menyampaikan penghargaan kepada tim BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan pada kedua sektor tersebut.
Menurut Radius, pemeriksaan menjadi salah satu upaya untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif, sekaligus mendorong peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.
“Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.
Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, terutama untuk membenahi tata kelola anggaran dan administrasi. Dengan demikian, pelaksanaan setiap program pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Radius menilai sektor pendidikan dan kesehatan perlu mendapat perhatian serius karena keduanya berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat Bengkalis.
Melalui pertemuan tersebut, ia meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait mencermati hasil pemeriksaan serta segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkab Bengkalis juga menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan BPK RI. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin baik.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Hadi Prasetyo, Direktur RSUD Bengkalis Azhar Effendy, Kepala BPKAD Ardiansyah, Kepala Dinas Kesehatan Ermanto, Sekretaris Inspektorat Dedy Kurniawan, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (*)
