Kemenag Terbitkan Juknis Perlindungan Santri, Pesantren Wajib Bangun Sistem Child Safeguarding
Kementerian Agama menerbitkan Petunjuk Teknis Perlindungan Santri (Himayatu Thalabah) melalui model safeguarding, tertuang dalam Keputusan Dirjen Pesantren Nomor 13 Tahun 2026. Juknis ditetapkan 2 November 2026 sebagai acuan nasional bagi pesantren untuk mencegah kekerasan, perundungan, dan kekerasan seksual terhadap santri.

RINGKASAN BERITA:
- Kemenag menerbitkan Kepdirjen Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 tentang juknis perlindungan santri melalui model child safeguarding, ditetapkan 2 November 2026.
- Sistem berdiri di atas empat pilar (kebijakan, SDM, prosedur, akuntabilitas) dan lima mekanisme: SafeNorma, SafeKader, SafeLapor, SafeMitra, SafeIndeks.
- Mekanisme internal pesantren tidak menggantikan proses hukum, dan pesantren didorong memulai langkah awal pada bulan pertama, termasuk menghapus hukuman fisik.
RIAUCERDAS, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri atau Himayatu Thalabah melalui Model Safeguarding. Juknis ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 2 November 2026.
Juknis menjadi acuan nasional bagi pesantren untuk membangun sistem perlindungan santri yang melekat pada tata kelola lembaga, bukan sekadar bergerak saat kasus terjadi.
“Juknis ini menjadi panduan untuk pengasuh sampai pengurus pesantren dalam proses penguatan tata kelola sistem perlindungan santri,” terang Dirjen Pesantren Kemenag Basnang Said di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurut Basnang, juknis bertujuan menjaga pesantren sebagai ruang aman dan nyaman bagi santri, bebas dari kekerasan, perundungan, termasuk kekerasan seksual.
Ia menyebut pola pendidikan berasrama dengan interaksi intensif antara santri, kiai, ustaz, dan musyrif selama 24 jam menjadi kekuatan pedagogis, tetapi juga menyimpan kerentanan yang perlu dikelola secara sistematis dan transparan, terlebih sebagian besar santri masih berusia anak.
Juknis memilih pendekatan child safeguarding yang cakupannya lebih luas daripada penanganan kasus. Safeguarding, kata Basnang, bekerja lebih dahulu dan terus-menerus, menyasar seluruh santri, menata kebijakan, budaya, prosedur, dan kapasitas sumber daya manusia, serta menempatkan pesantren sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Tanggung jawab utama menciptakan lingkungan aman berada pada orang dewasa dan institusi, bukan dibebankan kepada anak.
Juknis memandu pesantren menyusun kebijakan pelindungan santri, kode etik perilaku, dan prosedur rekrutmen yang aman.
Juknis juga mengatur mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan, serta penanganan kasus yang cepat dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, termasuk rujukan ke layanan berwenang.
Layanan pemulihan korban dan lingkungan pesantren pascakasus, serta sistem pemantauan dan evaluasi berjenjang, turut dipastikan.
“Menjaga santri adalah amanah dari orang tua kepada pesantren. Juknis ini adalah ikhtiar kita menunaikan maqashid al-syari’ah dalam praktik pendidikan sehari-hari,” papar kata Basnang.
Empat pilar dan lima mekanisme
Sistem perlindungan dalam juknis berdiri di atas empat pilar: kebijakan, sumber daya manusia, prosedur, dan akuntabilitas. Setiap pilar dilengkapi bukti yang dapat diperiksa, mulai dari dokumen kebijakan bertanda tangan pimpinan hingga register kasus dan laporan semesteran.
Pilar itu dijalankan melalui lima mekanisme:
- SafeNorma: kerangka konseptual, regulatif, dan prinsip perlindungan santri yang memenuhi landasan teologis dan maqashid syariah.
- SafeKader: rekrutmen yang aman serta pelatihan berkala bagi pengasuh, musyrif, wali asrama, dan anggota satuan tugas.
- SafeLapor: sekurang-kurangnya tiga kanal pelaporan internal (Telepontren, web, AMAN) ditambah kanal eksternal seperti SAPA 129. Laporan anonim tetap ditindaklanjuti, dan pelapor, korban, serta saksi dijamin bebas dari pembalasan.
- SafeMitra: jaringan Gernas RANA sebagai simpul penanganan kasus dengan perlindungan segera dan rujukan ke layanan medis, psikologis, UPTD PPA, serta aparat penegak hukum.
- SafeIndeks: pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berjenjang hingga Kantor Kemenag.
Basnang menegaskan mekanisme internal pesantren tidak menggantikan proses hukum. Penanganan oleh pesantren berjalan beriringan dan tidak boleh menghambat penegakan hukum oleh aparat berwenang.
Langkah awal pesantrenDirektur Pemberdayaan Pesantren, Yusi Damayanti, mengatakan juknis disusun agar dapat langsung diterapkan pesantren dengan beragam kondisi dan kemampuan.
Pada bulan pertama, pesantren dapat meninjau tata tertib dan menghapus ketentuan yang membolehkan hukuman fisik, membentuk atau mengaktifkan satgas atau tim pelindungan anak, memasang informasi kanal pengaduan di tempat yang dibaca santri setiap hari, serta menandatangani kode etik bersama seluruh personel, termasuk tenaga dapur, keamanan, dan pengemudi. “Juknis ini kami rancang untuk dikerjakan, bukan untuk disimpan,” terang Yusi.
Yusi menyebut keberhasilan safeguarding tidak diukur dari nihilnya laporan, karena pesantren tanpa laporan bisa berarti aman atau bisa juga santri belum berani bicara.
“Ketika laporan yang aman meningkat, itu tanda santri mulai percaya pada sistem. Itulah budaya yang ingin kita tumbuhkan bersama,” tuturnya.
Juknis berpijak pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kemenag, dan Peraturan Ketua KPAI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Keselamatan Anak.
Juknis ini juga menjadi komponen penegak dari Peta Jalan Pengembangan Pesantren Ramah Anak dan Kurikulum Berbasis Cinta. (*)
