Kemenag Siapkan Formasi CPNS Guru 2027, PPPK Bisa Ikut Seleksi

Kemenag menyiapkan formasi CPNS guru 2027, membuka peluang bagi PPPK yang memenuhi syarat, serta menyalurkan berbagai program afirmasi bagi pendidik.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar memberi keterangan kepada media. (Sumber: Kemenag)

RINGKASAN BERITA:

  • Kemenag menyiapkan formasi CPNS guru pada 2027, dengan kesempatan bagi pelamar umum dan guru PPPK
  • berusia maksimal 35 tahun sesuai persyaratan.Guru PPPK yang belum lolos seleksi CPNS tetap mendapat perlindungan status kepegawaiannya.
  • Lebih dari 50.000 guru disasar program sertifikasi, sementara lebih dari 100.000 guru non-ASN disiapkan memperoleh fasilitas BPJS kesehatan gratis.

RIAUCERDAS, JAKARTA – Guru madrasah serta pendidik agama dan keagamaan mendapat sejumlah program afirmasi dari Kementerian Agama (Kemenag) sepanjang 2026. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru pada 2027, termasuk kesempatan bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memenuhi persyaratan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru, sekaligus momentum pemberian apresiasi pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, berbagai program afirmasi itu merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap para pendidik. Pemerintah ingin memastikan guru memperoleh perhatian dan penghargaan atas peran mereka dalam mencerdaskan bangsa.

“Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” kata Nasaruddin usai mengikuti Senam Sehat bersama Guru dalam rangkaian HGN 2026 di halaman Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan para pejabat dan pemimpin saat ini tidak terlepas dari kontribusi para guru. Menurutnya, pencapaian yang diraih seseorang merupakan bagian dari proses pendidikan dan bimbingan yang diberikan para pendidik.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, memastikan pemerintah telah menyiapkan formasi guru binaan Kemenag untuk seleksi CPNS 2027.

Persiapan tersebut dilakukan melalui sinkronisasi data antara Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pengadaan formasi akan dilaksanakan secara bertahap mulai 2027.Suyitno menjelaskan, kesempatan mengikuti seleksi tidak hanya diperuntukkan bagi pelamar umum. Guru PPPK yang memenuhi ketentuan batas usia juga dapat mendaftar.

“Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK,” terangnya.

Kemenag juga menyiapkan perlindungan status bagi guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS tersebut. Apabila belum berhasil lolos seleksi, mereka tetap berstatus sebagai PPPK.

Selain itu, pemerintah berencana mengangkat guru paruh waktu menjadi PPPK sesuai arahan Presiden.

Program afirmasi lainnya menyasar peningkatan kompetensi dan kesejahteraan melalui sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru. Pelaksanaannya dibagi menjadi dua gelombang. Pengumuman untuk gelombang pertama telah dilakukan, sedangkan penambahan peserta melalui gelombang berikutnya akan menyusul.

Kemenag juga memberikan perhatian kepada lebih dari 100.000 guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Mereka disiapkan memperoleh fasilitas jaminan kesehatan BPJS secara gratis pada 2026.

Anggaran untuk program tersebut telah disediakan melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan. Pemerintah juga menyiapkan skema perlindungan lanjutan berupa peluang beasiswa bagi anak guru apabila orang tua mereka mengalami musibah atau risiko tertentu.

“Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti,” ungkap Suyitno.

Ia menambahkan, penyaluran fasilitas jaminan kesehatan tersebut masih menunggu penyelesaian teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN. (*)

Share to: