Wabup Paparkan PAD Rohul Triwulan I 2026 Variatif

Ditjen Bina Keuangan Daerah membeberkan 75,2 persen jalan di Rokan Hulu dalam kondisi kritis, di tengah capaian penerimaan PAD triwulan I yang masih timpang.

RINGKASAN BERITA:

• Data Ditjen Bina Keuangan Daerah mencatat sebanyak 75,2 persen atau sepanjang 1.875,41 km jalan kabupaten di Rokan Hulu berada dalam kondisi kritis.
• ​Realisasi Pendapatan Asli Daerah triwulan I memperlihatkan disparitas tajam, di mana Pajak Rokok menembus 79,05 persen sementara Pajak Air Tanah merosot di angka 18,72 persen.
• ​Wabup Rohul mendorong keterlibatan BUMD dan dukungan pusat dalam hilirisasi sektor kelapa sawit yang disokong keberadaan 50 hingga 56 pabrik di wilayah tersebut.

RIAUCERDAS, PASIR PENGARAIAN – Sebanyak 75,2 persen atau setara 1.875,41 kilometer ruas jalan kabupaten di Rokan Hulu (Rohul) teridentifikasi berada dalam kondisi kritis.

Masalah mendasar pada sektor infrastruktur tersebut mengemuka dalam rapat asistensi proyeksi kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2026 yang digelar secara daring oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama Pemkab Rohul pada Senin (20/4/2026).

​Pihak Ditjen Bina Keuangan Daerah memaparkan bahwa Rohul masih menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang kompleks. Padahal, laju pertumbuhan ekonomi Rohul tergolong kuat di angka 6,79 persen. Jumlah ini melampaui rerata nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 73,61, masih di bawah rata-rata kabupaten nasional yang sebesar 75,06.

Lalu, prevalensi stunting tercatat sebesar 21,40 persen yang memerlukan perhatian serius. Sementara, infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi kritis mencapai 75,2 persen atau sekitar 1.875,41 Km.

Dia juga menyoroti angka kemiskinan yang menyentuh 8,12 persen atau sekitar 70,65 ribu jiwa.

​Rapat evaluasi yang diikuti Wakil Bupati Rohul H. Syafaruddin Poti, SH MM bersama Pj Sekda Rohul Drs H Yusmar MSi dan OPD terkait itu meneliti proyeksi pendapatan daerah yang dinilai belum mampu mencukupi ambang batas belanja minimum.

Dalam sesi pemaparan, Wabup Syafaruddin Poti melaporkan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga triwulan I masih belum merata.

Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berhasil menghimpun 73,17 persen dan Pajak Rokok menembus 79,05 persen. Namun, pos Tenaga Kelistrikan baru mengumpulkan 36,42 persen, serta Pajak Air Tanah tergolong sangat minim di kisaran 18,72 persen.

​Mengenai porsi alokasi belanja wajib, sektor pendidikan tercatat telah menyerap 34,62 persen dari target alokasi 20 persen total belanja. Sementara anggaran infrastruktur yang dipatok 40 persen, baru terealisasi sebesar 28,57 persen.

​”Sementara Belanja Pegawai Proyeksi untuk tahun 2027 direncanakan sebesar 30 persen namun saat ini posisinya masih berada di angka 38,18 persen,” paparnya.

​Menanggapi keterbatasan fiskal tersebut, Syafaruddin Poti menekankan pentingnya optimalisasi potensi industri perkebunan kelapa sawit yang memiliki sekitar 50 hingga 56 unit pabrik pengolahan di Rohul.

​”Kami berharap ada dukungan untuk hilirisasi industri sawit dan pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD/Pusda) sebagai mitra usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tuturnya.

​Di samping itu, Pemkab Rohul juga mengemukakan komitmen pendampingan UMKM melalui fasilitas pinjaman modal tanpa bunga di bawah Rp5 juta yang subsidinya ditanggung penuh oleh APBD.

Rapat kerja ini diakhiri dengan permohonan petunjuk teknis dari pemerintah pusat agar Pemkab Rohul mampu memenuhi ketentuan belanja minimum di tengah tantangan keuangan yang ada. (adv)