Rohul Evaluasi LPTQ Usai Peringkat 11 MTQ Riau 2026, Rekrutmen Kafilah Bakal Diubah
Pemkab Rokan Hulu akan mengevaluasi LPTQ setelah kontingen Rohul kembali menempati peringkat ke-11 pada MTQ Riau 2026 di Kuantan Singingi. Pola rekrutmen dan pembinaan kafilah akan menjadi bagian dari evaluasi menjelang Rohul menjadi tuan rumah MTQ tahun depan.
RINGKASAN BERITA:
- Rohul kembali berada di peringkat ke-11 MTQ Riau 2026, sama seperti tahun sebelumnya.
- Rekrutmen sepihak kafilah akan dievaluasi dan diarahkan pada pola pembinaan yang lebih terstruktur.
- Rohul akan menjadi tuan rumah MTQ tahun depan, sehingga persiapan diminta dimulai sejak sekarang.
RIAUCERDAS, PASIR PENGARAIAN – Hasil Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Provinsi Riau 2026 yang menempatkan Rokan Hulu (Rohul) di posisi ke-11 mendorong Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ).
Pembenahan juga akan menyentuh pola rekrutmen kafilah sebagai persiapan menghadapi MTQ tahun depan yang akan berlangsung di Rohul.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Rohul Yusmar mengatakan evaluasi tersebut merupakan bagian dari persiapan daerah setelah capaian kontingen Rohul di MTQ tingkat Provinsi Riau 2026 di Kuantan Singingi.
Pernyataan itu disampaikannya dalam Talk Show “Surambi Nogori Bupati Menyapa” di ruang conference Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Rohul, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan tersebut turut melibatkan perwakilan organisasi wartawan di Kabupaten Rohul.
“Pemkab Rohul berkomitmen untuk melakukan evaluasi LPTQ,” ungkap Pj Sekda Yusmar.
Pada MTQ Riau 2026, kontingen Rohul finis di peringkat ke-11. Posisi tersebut sama dengan hasil yang diperoleh Rohul pada tahun sebelumnya.
Capaian itu kemudian menjadi perhatian karena sejumlah Qori dan Qoriah asal Rohul disebut pernah meraih prestasi ketika memperkuat kabupaten lain.
Kondisi tersebut turut memunculkan kritik terhadap pembinaan dan pola perekrutan kontingen Rohul.
Yusmar mengatakan mekanisme perekrutan akan menjadi salah satu bagian yang ditinjau.
Pemerintah daerah tidak ingin lagi menerapkan pola perekrutan secara sepihak.
“Meniadakan rekrutmen sepihak, serta menggalakkan pelatihan rutin terstruktur bersama para official dan trainer profesional,” ujarnya.
Evaluasi dinilai semakin penting karena Rohul akan menjadi tuan rumah MTQ pada tahun berikutnya.
Dengan status tersebut, persiapan pembinaan dan pembentukan kontingen diminta dilakukan sejak jauh hari. Persiapan harus dilakukan sejak sekarang.
Selain Yusmar, sejumlah pejabat Pemkab Rohul hadir sebagai narasumber dan pendamping. Di antaranya Kepala Dinas Kominfo Suharman Nasution, Kabag Kesra Saprizal AH, Kabag Umum Abdullah SE, Kepala BPBJ Muhardhan Julfhatony S.Stp M.Si, serta Kabid IKP Dr Rudy Fadrial S.Sos M.Si.
Di luar pembahasan mengenai LPTQ, Yusmar juga menyampaikan arah kebijakan pemerintahan daerah.
Ia menilai hubungan pemerintah dengan media massa perlu diperkuat untuk membantu penyebaran informasi mengenai berbagai isu strategis daerah.
Kebijakan tersebut ditempatkan dalam kerangka visi kepemimpinan Bupati Rohul Anton ST MM dan Wakil Bupati H Syafaruddin Poti SH MM, yakni menjadikan Rohul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM serta pemanfaatan sumber daya perkebunan dan pertanian yang berwawasan lingkungan, menuju masyarakat religius dan berkelanjutan.
Untuk mendukung visi tersebut, Pemkab Rohul menetapkan sejumlah misi strategis, termasuk penguatan koordinasi kebijakan daerah, penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peningkatan pelayanan administratif dan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
Pemkab Rohul juga menetapkan lima pilar program prioritas.
Agenda tersebut mencakup penyelesaian sengketa hak guna usaha dan penguatan legalitas aset masyarakat, pengembangan sektor riil dan pemerataan infrastruktur strategis, peningkatan pelayanan publik dan jaring pengaman sosial, pembenahan administrasi serta efisiensi birokrasi, hingga mitigasi risiko hukum dan penanganan perkara pertanahan.
Pada sisi pelayanan pemerintahan, sejumlah sistem digital turut dikembangkan.
Di antaranya e-RFK untuk realisasi fisik dan keuangan, e-Fopi untuk dokumentasi foto dan pidato pimpinan, Sipintar untuk administrasi produk hukum, Sipormat sebagai sistem informasi kecamatan, serta e-Sakip yang digunakan dalam akuntabilitas kinerja. (adv)