Pemkab Siak Batasi Penggunaan Gawai di Sekolah, Berlaku Mulai PAUD hingga SMP

Pemkab Siak membatasi penggunaan gawai di sekolah mulai PAUD hingga SMP. Bupati Afni menegaskan kebijakan ini bukan pelarangan, tetapi pengaturan penggunaan untuk kepentingan edukatif.

Bupati Siak, Afni Z. Pemerintah Kabupaten Siak menerbitkan aturan yang membatasi penggunaan gawai kepada satuan pendidikan dari PAUD hingga SMP sederajat. (Sumber: Diskominfo Siak)

RINGKASAN BERITA:

  • Pembatasan penggunaan gawai diterapkan pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, hingga Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Siak.
  • Bukan larangan total. Siswa tetap boleh menggunakan gawai untuk pembelajaran, keadaan darurat, kebutuhan medis, aksesibilitas, dan keperluan tertentu lainnya.
  • Keluarga diminta menerapkan prinsip 3S, yaitu screen time, screen zone, dan screen break dalam penggunaan gawai di rumah.

RIAUCERDAS, SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak resmi membatasi penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga Pendidikan Kesetaraan. Kebijakan tersebut diterbitkan melalui Surat Edaran Nomor 400.13.8/DISDIK-SMP/9 yang ditandatangani Bupati Siak pada 15 Juli 2026.

Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Penerapannya ditujukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, meningkatkan konsentrasi siswa, serta memperkuat interaksi sosial antarpeserta didik.

Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan, kebijakan tersebut bukan berarti melarang siswa menggunakan teknologi digital sepenuhnya. Penggunaan gawai tetap diperbolehkan selama memiliki tujuan edukatif dan dilakukan secara bijaksana.

“Pembatasan itu bukan pelarangan, tetapi bagaimana mereka menggunakan teknologi digital, khususnya gawai, dengan bijak, arif, tetapi untuk kepentingan edukatif,” ujar Bupati perempuan pertama di Siak itu, Sabtu (25/7/2026).

Afni menjelaskan, gawai masih dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dengan pengawasan guru serta mengikuti ketentuan yang ditetapkan masing-masing sekolah.

Untuk pelaksanaannya, kepala sekolah diberikan kewenangan menyusun tata tertib sesuai karakteristik satuan pendidikan. Pengaturan tersebut mencakup mekanisme penyimpanan gawai, penggunaan terbatas untuk pembelajaran, prosedur pemberian pengecualian, hingga pengembalian perangkat kepada siswa.

Surat edaran itu juga memberikan ruang pengecualian bagi penggunaan gawai dalam kondisi tertentu. Di antaranya untuk kepentingan pembelajaran atas arahan guru, keadaan darurat, kebutuhan aksesibilitas peserta didik penyandang disabilitas, keperluan medis, transportasi, serta alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak hanya menyasar lingkungan sekolah, kebijakan ini turut menekankan keterlibatan orang tua dalam membangun kebiasaan digital yang sehat di rumah.

Orang tua diminta menerapkan prinsip 3S, yakni screen time, screen zone, dan screen break. Ketiganya menjadi panduan dalam mengatur durasi penggunaan layar, menentukan area penggunaan gawai, serta memberikan jeda dari aktivitas menatap layar.

Kerja sama antara orang tua dan pihak sekolah juga diperlukan agar pembinaan penggunaan teknologi digital dapat berjalan secara konsisten, baik di lingkungan pendidikan maupun keluarga.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Siak bersama koordinator wilayah dan pengawas sekolah bertanggung jawab menyosialisasikan kebijakan tersebut. Mereka juga diminta melakukan pembinaan, pendampingan, pemantauan, evaluasi, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Siak.

Melalui kebijakan ini, Pemkab Siak berharap tercipta budaya belajar yang lebih aman dan nyaman tanpa menghilangkan manfaat teknologi digital. Gawai tetap dapat menjadi sarana pendukung pendidikan selama digunakan secara bijaksana, aman, dan bertanggung jawab. (adv)

Share to: