Afni Perjuangkan BUMD Siak Kembali Kelola Pelabuhan KITB
Bupati Afni Zulkifli memperjuangkan BUMD Siak kembali mengelola Pelabuhan KITB. Investor disebut siap mendukung pembangunan tanpa APBN dan APBD.

RINGKASAN BERITA:
- Afni meminta Kementerian Perhubungan kembali mempercayakan pengelolaan Pelabuhan KITB kepada BUMD Siak.
- Pemkab Siak mengaku telah mendapatkan investor yang bersedia membangun kembali pelabuhan tanpa membebani APBN maupun APBD.
- Kementerian Perhubungan meminta komitmen pengelolaan dituangkan dalam pakta integritas agar persoalan masa lalu tidak terulang.
RIAUCERDAS, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Siak berupaya menghidupkan kembali aktivitas Pelabuhan Tanjung Buton melalui pengelolaan oleh badan usaha milik daerah (BUMD). Bupati Siak Afni Zulkifli bahkan telah mengantongi calon investor yang bersedia membangun kembali pelabuhan tersebut tanpa membebani APBN maupun APBD.
Upaya itu disampaikan Afni saat menemui Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Triono, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Afni memperjuangkan agar BUMD Siak kembali memperoleh kepercayaan sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk mengelola kawasan pelabuhan di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).
Afni hadir bersama Asisten II Sekdakab Siak, komisaris KITB, komisaris PT Samudra Siak, jajaran direksi kedua perusahaan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, serta Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) wilayah Siak.
Menurut Afni, upaya mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat terhadap BUMD Siak telah dilakukan sejak awal masa kepemimpinannya sekitar setahun lalu.
Ia menjelaskan, sebelumnya Kementerian Perhubungan memberikan kepercayaan kepada PT Samudra Siak untuk mengelola pelabuhan KITB. Namun, masa pengelolaan perusahaan tersebut berakhir pada Oktober 2024 dan dinilai tidak lagi memenuhi kelayakan sebagai BUP.
Afni mengakui, pengelolaan pada periode sebelumnya menyisakan sejumlah persoalan. Selain belum memberikan keuntungan yang signifikan bagi daerah, pemeliharaan infrastruktur dermaga juga dinilai tidak berjalan optimal.
Kondisi tersebut kemudian dikaitkan dengan ambruknya jembatan KITB pada Januari 2026.”Pak Direktur tadi kembali menyayangkan dan menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelolaan pelabuhan KITB pada masa lalu,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pembangunan pelabuhan tersebut sebelumnya menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan. Namun, pengawasan dan perawatan aset dinilai tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Bahkan, terdapat penumpukan truk pengangkut cangkang di kawasan pelabuhan tanpa pengawasan yang memadai.
Menghadapi persoalan tersebut, Afni mengaku pernah menyampaikan permohonan maaf sekaligus meminta kesempatan kedua kepada Menteri Perhubungan.
Sebagai kepala daerah yang baru, ia berkomitmen membenahi tata kelola BUMD agar kepercayaan pemerintah pusat dapat dijaga.
“Saya akan pegang komitmen dan menjaminkan agar ke depan pengelolaan pelabuhan KITB lebih baik lagi. Kami memohon diberikan kesempatan kedua agar BUMD Siak kembali dipercaya mengelola Pelabuhan KITB,” papar Afni.
Ia menilai keberadaan pelabuhan tersebut memiliki arti penting bagi perekonomian masyarakat Siak. Apalagi, daerah saat ini menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi setiap tahunnya.
Dengan pengelolaan yang lebih baik, KITB diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, menarik investasi, menggerakkan aktivitas usaha, serta memberikan tambahan pendapatan bagi daerah.
Investor Siap Dukung Pembangunan Kembali Pelabuhan
Dalam pertemuan tersebut, Afni juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan yang telah menganggarkan dan melaksanakan penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan kembali jembatan Pelabuhan Tanjung Buton.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, penyusunan DED ditargetkan rampung paling lambat akhir 2026. Meski demikian, anggaran pembangunan fisik jembatan tersebut belum tersedia dari pemerintah pusat.
Pemkab Siak tidak ingin hanya menunggu kepastian anggaran. Afni mengungkapkan, pemerintah daerah telah menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga dan memperoleh investor yang bersedia mendukung pembangunan kembali pelabuhan.
“Alhamdulillah, kami mendapatkan investor untuk bisa membangunkan pelabuhan ini kembali tanpa membebani APBN maupun APBD. Tentu ini nantinya butuh pola kerja sama dan kolaborasi di bawah bimbingan Kemenhub,” kata dia.
Ia berharap, setelah dokumen DED selesai, pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait dapat kembali membahas skema pembangunan serta pengelolaan pelabuhan.
Sementara itu, Triono menyambut baik komitmen Pemkab Siak untuk memperbaiki tata kelola pelabuhan. Namun, ia mengingatkan agar persoalan yang terjadi pada masa pengelolaan sebelumnya tidak terulang.
Afni menyebutkan, Kementerian Perhubungan meminta agar komitmen pemerintah daerah dituangkan secara tegas melalui pakta integritas sebelum kerja sama pengelolaan dimulai.
“Beliau menyampaikan, benar ya Ibu Bupati, ini dijaga komitmennya. Sebelum kerja sama dimulai harus ada pakta integritas, harus ada komitmen yang betul-betul jelas. Jangan hanya janji saja,” kata bupati menirukan pesan Direktur Kepelabuhanan.
Bagi Afni, upaya menghidupkan kembali Pelabuhan Tanjung Buton bukan semata-mata untuk mengembalikan kewenangan pengelolaan kepada BUMD.
Ia ingin memastikan aset negara yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah dapat terawat, dimanfaatkan secara produktif, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Siak. (adv)
