Cakupan UHC Siak Capai 98,47 Persen, Afni Soroti Beban Anggaran
Cakupan UHC Siak mencapai 98,47 persen, tetapi Bupati Afni menyoroti tekanan anggaran dan meminta penguatan skema pembiayaan bersama.

RINGKASAN BERITA:
- Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Kabupaten Siak mencapai 98,47 persen dengan tingkat keaktifan 82,72 persen.
- Pemotongan TKD dan DBH menjadi tantangan bagi Pemkab Siak dalam menjaga keberlanjutan program UHC.
- Bupati Afni berharap Pemprov Riau memperkuat skema pembiayaan bersama agar beban anggaran kesehatan tidak hanya ditanggung kabupaten.
RIAUCERDAS, PEKANBARU – Keberhasilan Kabupaten Siak mencapai cakupan kepesertaan jaminan kesehatan sebesar 98,47 persen membawa tantangan baru bagi pemerintah daerah. Di tengah capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak harus mencari solusi pembiayaan agar program Universal Health Coverage (UHC) tetap berkelanjutan di tengah tekanan anggaran.
Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan, capaian UHC merupakan hasil komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan. Namun, pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah untuk mempertahankan program tersebut.
“Ikhtiar kerja tercapai, namun hal ini membebani pola kebijakan alokasi anggaran karena anggaran provinsi dan kabupaten terdampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Inilah beban yang akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak ke depannya,” kata Afni setelah menerima penghargaan, Kamis (12/11/2026).
Menurut Afni, keberlanjutan UHC tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan keuangan kabupaten. Karena itu, komunikasi dengan pemerintah pusat perlu diperkuat agar persoalan pembiayaan layanan kesehatan daerah mendapat perhatian.
Selain itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Riau meningkatkan dukungan melalui skema pembagian beban pembiayaan atau cost sharing. Dengan pola tersebut, tanggung jawab pembiayaan program dapat ditanggung bersama sehingga tidak semakin menekan keuangan Kabupaten Siak.
“Tentunya kami berharap pelaksanaan program UHC ini tetap berpedoman pada skema pembagian anggaran (sharing anggaran) oleh Pemerintah Provinsi yang hendaknya bisa semakin membaik. Sebab, beban tunggakan iuran tanggungan Pemkab Siak saat ini juga turut terbebani oleh kondisi defisit anggaran,” kata dia.
Penghargaan UHC untuk Kabupaten Siak diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru.
Berdasarkan data dasbor BPJS Kesehatan per 1 November 2026, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Siak mencapai 98,47 persen. Sementara itu, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 82,72 persen.
Angka tersebut telah melampaui indikator penilaian UHC, yakni cakupan kepesertaan minimal 90 persen dan tingkat keaktifan peserta sekurang-kurangnya 80 persen.
Tidak hanya Kabupaten Siak, Pemerintah Provinsi Riau juga memperoleh penghargaan atas pencapaian UHC di tingkat provinsi. Data BPJS Kesehatan menunjukkan cakupan kepesertaan di Riau mencapai 99,07 persen dengan tingkat keaktifan 81,81 persen.
Piagam penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Riau diserahkan Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta yang dinilai berhasil memenuhi target cakupan kesehatan semesta serta mendukung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis. (adv)
