Rohul Pastikan Tak Ada PPPK Paruh Waktu dan Outsourcing Dirumahkan pada 2027
Pemkab Rokan Hulu (Rohul) memastikan PPPK paruh waktu dan tenaga outsourcing tetap dipertahankan pada 2027, meski evaluasi kedisiplinan tetap dilakukan.

RINGKASAN BERITA:
- Pemkab Rohul memastikan tidak ada PPPK paruh waktu dan tenaga outsourcing yang dirumahkan pada 2027.
- Komitmen tersebut disampaikan melalui surat balasan kepada Gubernur Riau.
- Pegawai tetap akan dievaluasi, terutama terkait kedisiplinan, kehadiran, dan ketentuan batas usia.
RIAUCERDAS, PASIR PENGARAIAN – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) memastikan tetap mempertahankan pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan tenaga outsourcing pada 2027. Kebijakan tersebut merupakan komitmen kepala daerah agar tidak ada pegawai yang kehilangan pekerjaan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Rohul, Drs Yusmar MSi, menegaskan seluruh pegawai dari dua kategori tersebut akan tetap dipertahankan dan kontraknya diperpanjang. “Tidak akan ada yang dirumahkan tahun depan. Akan tetap dipertahankan,” terang Yusmar, Kamis (12/11/2026).
Ia menyebutkan, kebijakan itu sejalan dengan komitmen Bupati Rohul, Anton, yang menginginkan agar tidak ada pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang dirumahkan.
Menurutnya, PPPK paruh waktu dan tenaga outsourcing memang memiliki masa kontrak selama satu tahun. Namun, Pemkab Rohul berupaya melanjutkan kontrak mereka dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Ini komitmen Pak Bupati sepanjang daerah mampu di tengah kondisi efisiensi ini,” kata dia.
Hal senada disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Rohul, Syafriadi. Ia memastikan pegawai PPPK paruh waktu maupun outsourcing tetap dipertahankan pada tahun depan.
Syafriadi menjelaskan, kebijakan tersebut juga menindaklanjuti surat Gubernur Riau yang meminta pemerintah kabupaten dan kota agar tidak merumahkan pegawainya. Pemkab Rohul telah mengirimkan surat balasan untuk menyampaikan komitmen mempertahankan para pegawai tersebut.
“Pak bupati juga sudah kirim surat balasan ke Pak Gubernur bahwa Pemkab Rohul tidak akan merumahkan pegawainya untuk tahun depan. Akan dipertahankan,” ucapnya.
Yusmar berharap, keberlanjutan kontrak tersebut diikuti dengan peningkatan kinerja para pegawai. PPPK paruh waktu dan tenaga outsourcing diminta tetap menunjukkan komitmen serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Pemkab Rohul tetap akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kedisiplinan pegawai. Evaluasi juga berlaku bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan kehadiran maupun yang telah melewati batas usia sesuai aturan.
“Evaluasi akan kita lakukan bagi mereka yang melanggar disiplin. Tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tuturnya. (adv)
