Inflasi Gelar, Ijazah Sarjana Tak Lagi Jadi Jaminan Kerja

Guru Besar UMM menilai inflasi gelar membuat ijazah sarjana tak lagi menjamin pekerjaan. Kompetensi dan rekrutmen berbasis kemampuan perlu diperkuat.

Gambar ilustrasi. (Sumber: Diolah dengan AI)

RINGKASAN BERITA:

  • Gelar sarjana semakin kehilangan daya pembeda karena jumlah lulusan dengan kualifikasi serupa terus bertambah.
  • Persyaratan pekerjaan meningkat, bahkan posisi yang sebelumnya cukup diisi lulusan SMA kini meminta gelar sarjana.
  • Perguruan tinggi, pemerintah, dan perusahaan perlu memperkuat kompetensi serta menerapkan rekrutmen berbasis kemampuan.

RIAUCERDAS – Persaingan mendapatkan pekerjaan semakin menantang bagi lulusan perguruan tinggi. Di tengah meningkatnya jumlah sarjana, gelar akademik yang sebelumnya menjadi keunggulan dalam mencari pekerjaan kini tidak selalu menjamin seseorang memperoleh posisi dan penghasilan sesuai harapan.

Fenomena tersebut dikenal sebagai credential inflation atau inflasi gelar. Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., menjelaskan, kondisi ini terjadi ketika semakin banyak orang memiliki tingkat pendidikan dan kualifikasi serupa sehingga nilai pembeda dari sebuah gelar semakin berkurang.

“Ketika semakin banyak orang memiliki gelar yang sama, akhirnya credential tersebut kehilangan kekuatan eksklusifnya. Akibatnya, standar kualifikasi formal semakin meningkat,” terang Vina sebagaimana dikutip dari laman resmi UMM, Minggu (22/11/2026).

Vina menerangkan, inflasi gelar juga berkaitan dengan fenomena overeducation, yaitu situasi ketika pendidikan seseorang melampaui persyaratan yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan.

Situasi tersebut membuat sejumlah pekerjaan mengalami peningkatan persyaratan akademik. Posisi yang sebelumnya dapat diisi lulusan SMA kini mulai mensyaratkan ijazah sarjana. Bahkan, pekerjaan yang dahulu cukup ditempati lulusan S1 semakin banyak meminta pendidikan S2 atau sertifikasi tambahan.

Dampaknya turut dirasakan keluarga yang telah mengalokasikan dana besar untuk pendidikan anak. Tidak sedikit yang harus mengorbankan aset ekonomi demi membiayai kuliah. Ketika gelar yang diperoleh tidak sejalan dengan peluang kerja dan pendapatan yang diharapkan, biaya pendidikan tersebut berpotensi menjadi beban ekonomi.

Tekanan juga dapat muncul pada lulusan, mulai dari persoalan sosial hingga berkurangnya harapan terhadap masa depan pekerjaan. Mereka juga berisiko merasa bahwa pekerjaan yang dijalani belum mencerminkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh.

Selain kualifikasi akademik, Vina menilai jaringan sosial turut memengaruhi kesempatan seseorang memasuki dunia kerja. Kelompok masyarakat menengah dan atas umumnya mempunyai akses lebih luas, sedangkan mereka yang berasal dari kelompok ekonomi bawah berpotensi menghadapi hambatan lebih besar.

“Jaringan sosial turut menentukan peluang seseorang memperoleh pekerjaan. Kelompok menengah dan atas cenderung memiliki akses lebih luas, sementara kelompok bawah berisiko tertinggal,” kata dia.

Menurutnya, persoalan pengangguran terdidik tidak bisa hanya dibebankan kepada perguruan tinggi. Masalah tersebut juga dipengaruhi kondisi ekosistem ketenagakerjaan dan kebijakan perekrutan perusahaan.

Karena itu, dunia kerja perlu menyediakan jenis pekerjaan yang lebih beragam. Perusahaan juga didorong menilai calon pekerja berdasarkan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, bukan semata-mata melihat jenjang pendidikan formal.

Di sisi lain, perguruan tinggi tetap mempunyai tanggung jawab meningkatkan kesiapan mahasiswa menghadapi perubahan kebutuhan industri. Pembekalan tidak cukup hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi harus mencakup keterampilan yang dapat diterapkan serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital.

“Perguruan tinggi perlu membekali mahasiswa dengan kompetensi substantif dan literasi digital agar siap menghadapi kebutuhan dunia kerja,” paparnya.

Vina juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah dan sektor industri. Pemerintah perlu memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bermutu, memperkuat perlindungan bagi pekerja, serta mendorong pertumbuhan lapangan kerja dengan beragam bidang dan kualifikasi.

Sementara itu, perusahaan diharapkan mulai menerapkan sistem perekrutan yang mengutamakan kompetensi. Dengan demikian, kesempatan memperoleh pekerjaan tidak hanya bergantung pada ijazah yang dimiliki pelamar.

Ia menegaskan, penanganan inflasi gelar membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari perguruan tinggi, pemerintah, industri hingga mahasiswa. Pendidikan tinggi tetap menjadi salah satu sarana meningkatkan kualitas hidup, tetapi manfaatnya perlu didukung kemampuan praktis yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

“Melalui penguatan kompetensi lulusan oleh perguruan tinggi, rekrutmen berbasis kemampuan di dunia kerja, peningkatan keterampilan individu, serta perluasan kesempatan kerja oleh pemerintah, persoalan inflasi gelar ini dapat diatasi bersama,” tandasnya. (*)

Share to: