Bupati Afni Perjuangkan Akses Jalan dan Fasilitas Umum di Siak

Bupati Siak Afni Zulkifli mengusulkan pemanfaatan lahan HGU dan aset negara untuk membuka akses jalan serta memenuhi kebutuhan fasilitas publik masyarakat.

Bupati Siak Afni Zulkifli foto bersama saat berkunjung ke kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (Sumber: Diskominfo Siak)

RINGKASAN BERITA:

  • Afni memperjuangkan akses jalan bagi 47.358 warga di lima kampung dan dua kelurahan di Kecamatan Kandis yang terkendala status HGU.
  • Pemkab Siak mengusulkan agar sekolah, rumah ibadah, lapangan olahraga, RTH, dan TPU dapat dikeluarkan dari kawasan HGU.
  • Sekitar tujuh calon lokasi KDMP serta sejumlah aset PHR di Minas diusulkan untuk dipinjam pakaikan demi mendukung kebutuhan masyarakat.

RIAUCERDAS, JAKARTA – Sejumlah fasilitas dasar masyarakat di Kabupaten Siak masih terkendala status lahan yang berada dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) dan aset milik negara.

Bupati Siak Afni Zulkifli pun menemui sejumlah pejabat kementerian untuk memperjuangkan pemanfaatan lahan tersebut demi kepentingan publik.

Salah satu upaya yang dilakukan Afni adalah meminta dukungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, terkait akses jalan masyarakat di Kecamatan Kandis.

“Alhamdulillah kami diterima Bapak Menteri ATR Nusron Wahid, untuk persoalan akses jalan bagi rakyat Siak yang selama ini terfragmentasi izin-izin HGU. Hal ini penting guna memastikan bahwa rakyat hingga ke tingkat tapak mendapatkan haknya,” terangnya, Kamis (23/4/2025).

Permohonan yang disampaikan mencakup peningkatan status jalan nonkomersial agar masyarakat di lima kampung dan dua kelurahan di Kecamatan Kandis memperoleh akses yang lebih mudah.

Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Simpang Belutu dan Kandis Kota, serta Kampung Belutu, Bekalar, Jambai Makmur, Sungai Gondang, dan Pencing Bekulo. Total penduduk di tujuh wilayah itu mencapai 47.358 jiwa.

Saat ini, ruas jalan yang dimohonkan tersebut digunakan sebagai jalur utama atau koridor perkebunan dan pabrik kelapa sawit (PKS) dalam areal HGU PT Ivo Mas Tunggal. Jalur itu juga menjadi akses utama masyarakat menuju ibu kota Kecamatan Kandis dan kampung-kampung lainnya.

“Kami minta pinjam pakai atau dikeluarkan dari HGU PT Ivo Mas agar bisa dibangunkan jalan akses masyarakat. Alhamdulillah Bapak Menteri memberikan dukungan untuk diberikan pada kepentingan publik,” paparnya.

Selain akses jalan, Pemkab Siak turut mengusulkan agar sejumlah fasilitas publik yang berada di dalam kawasan HGU dapat dikeluarkan dari areal tersebut.

Fasilitas yang dimaksud mencakup sekolah, rumah ibadah, lapangan sepak bola, ruang terbuka hijau (RTH), hingga tempat pemakaman umum (TPU).

Afni menyebut Nusron memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Pemkab Siak diminta melengkapi data lokasi dan objek yang dibutuhkan, kemudian menyampaikan surat permohonan kembali agar prosesnya dapat ditindaklanjuti.

“Sambutan Bapak Menteri Nusron sangat baik. Beliau minta kita lengkapi lokasi-lokasi atau obyek yang dibutuhkan, kemudian bersurat kembali dan dikawal lagi sampai jadi,” ucap Afni.

Perjuangan serupa juga dilakukan Afni melalui pertemuan dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) La Ode Sulaiman.

Dalam pertemuan itu, Pemkab Siak mengajukan permohonan pinjam pakai Barang Milik Negara (BMN) yang berada di kawasan kerja hulu migas untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Ada sekitar tujuh calon lokasi KDMP yang berada dalam area BMN, ini kita mohonkan agar dipinjampakaikan, untuk bisa mendukung program prioritas Bapak Presiden. Lokasinya ada di berbagai kecamatan, termasuk di Tualang, Sabak Auh, Kerinci Kanan, Pusako, Kandis dan Minas,” paparnya.

Untuk memperkuat usulan tersebut, Afni juga menemui Kepala Pusat Pengelolaan BMN Kementerian ESDM, Sumartono.

Salah satu fokus pembahasan adalah pemanfaatan aset negara di wilayah kerja Pertamina Hulu Rokan (PHR), khususnya di Kecamatan Minas.

Permohonan terkait aset PHR kepada PPBMN dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup tujuh kelompok aset, sedangkan tahap kedua meliputi sekitar 14 aset.

Pada tahap pertama, objek yang diusulkan antara lain tanah Puskesmas Minas dan gedung serbaguna, lahan instalasi air bersih PDAM, tanah kantor Kampung Minas Timur, serta tanah kantor Kelurahan Minas Jaya.

Usulan lainnya mencakup lahan SDN 001, SDN 002, SDN 003, SMPN 1 Minas, dan SMPN Lukut kelas jauh. Sementara itu, permohonan tahap kedua meliputi tanah Telaga Bathin Bungsu, pasar Minas, lapangan sepak bola, lapangan basket dan voli, serta bumi perkemahan.

Pemkab Siak juga mengusulkan pemanfaatan bangunan tribun lapangan sepak bola, lapangan basket, dan lapangan voli Minas.

Afni mengatakan, pihak direksi PHR akan mengirimkan tim untuk melakukan konfirmasi kepada PPBMN. Langkah tersebut diperlukan agar lembaga terkait dapat memberikan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Direksi PHR menyampaikan bahwa mereka akan mengirimkan tim, mengonfirmasi ke PPBMN minggu ini. Sehingga PPBMN bisa memberi keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kami dari Pemkab Siak akan menunggu jawaban atas objek yang dimohonkan PHR, agar tidak double permohonan pada objek yang sama. Mohon doanya semoga semua permohonan ini lancar demi terpenuhinya hak dasar masyarakat,” tandasnya. (adv)

Share to: