Kemendagri Kawal Rp460 Miliar DBH Siak yang Belum Disalurkan

Kementerian Dalam Negeri siap mengawal sekitar Rp460 miliar DBH Siak yang belum disalurkan untuk 2024 dan 2025 di tengah upaya pemulihan fiskal daerah.

Bupati Siak, Afni Zulkifli foto bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni di Jakarta, Senin (2/9/2026). Hal yang dibahas yaitu soal DBH. (Sumber: Diskominfo Siak)

RINGKASAN BERITA:

  • Kemendagri siap memperjuangkan sekitar Rp460 miliar DBH Siak yang masih kurang salur untuk 2024 dan 2025.
  • Pemkab Siak telah melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp700 miliar, termasuk pengurangan TPP dan sejumlah belanja lainnya.
  • APBD Siak yang sebelumnya sekitar Rp3,2 triliun telah disesuaikan menjadi Rp2,3 triliun dan diproyeksikan sekitar Rp2 triliun.

RIAUCERDAS, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Siak masih menunggu kepastian penyaluran sekitar Rp460 miliar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum diterima untuk tahun anggaran 2024 dan 2025. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan siap memperjuangkan pembayaran dana tersebut melalui pembahasan bersama Kementerian Keuangan.

Komitmen itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, saat menerima Bupati Siak Afni Zulkifli di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Agus mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Siak memperbaiki kondisi keuangan daerah. Langkah yang dilakukan antara lain menekan belanja, membenahi badan usaha milik daerah (BUMD), serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami berikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan Ibu Bupati, yang sangat realistis dengan melakukan berbagai efisiensi. Terkait kurang bayar DBH Siak akan kita perjuangkan bersama. Skemanya sedang disusun,” terangnya.

Bupati Siak Afni Zulkifli menjelaskan, tekanan terhadap keuangan daerah mulai dirasakan sejak 2024. Hal itu dipicu tertundanya penyaluran DBH dari pemerintah pusat hingga 2025.

Nilai dana yang sempat belum disalurkan mencapai lebih dari Rp500 miliar. Namun, dalam pembayaran terakhir, dana yang dicairkan baru sekitar Rp29,8 miliar.

Keterlambatan tersebut turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Untuk menyesuaikan kondisi keuangan, Pemkab Siak mengambil sejumlah langkah penghematan, termasuk memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), perjalanan dinas, kegiatan pertemuan, beasiswa, bantuan sosial, dan hibah.

Penyesuaian juga dilakukan terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp3,2 triliun diturunkan menjadi Rp2,6 triliun, kemudian Rp2,3 triliun. Ke depan, nilainya diperkirakan berada di sekitar Rp2 triliun.

“Kami diminta menyusun APBD serealistis mungkin. Pendapatan jangan dinaik-naikkan, harus sesuai kondisi riil di lapangan, sehingga ketika fiskal sakit bisa cepat disehatkan dan tidak menumpuk utang,” papar Bupati.

Menurut Afni, total penghematan yang telah dilakukan Pemkab Siak mencapai sekitar Rp700 miliar. Selain itu, Kemendagri meminta pemerintah daerah menunda pembukaan lelang pekerjaan baru, kecuali untuk program yang bersifat sangat mendesak.

Upaya pemulihan keuangan tidak hanya dilakukan melalui pengurangan belanja. Pemkab Siak juga membahas langkah peningkatan PAD bersama Kemendagri, mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, digitalisasi, inovasi pengelolaan penerimaan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kemendagri turut menyatakan kesediaannya mendampingi Pemkab Siak dalam menghitung kembali Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah.

Afni menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperjuangkan hak Siak atas DBH dari pemerintah pusat. Di sisi lain, penataan anggaran tetap menjadi prioritas agar kewajiban daerah dapat diselesaikan tanpa memperburuk kondisi fiskal.

“Prinsipnya APBD Siak harus sehat, kewajiban diselesaikan dan hak Siak dari pemerintah pusat juga terus kita kawal,” ungkap Afni.

Dukungan Kemendagri dalam pembahasan DBH dan penghitungan DAU diharapkan dapat membantu Siak menjalani pemulihan keuangan daerah secara bertahap. (adv)

Share to: