DBH Siak Dipangkas Lebih dari Rp500 Miliar, Bupati Afni Minta Perhatian Wapres

Bupati Siak Afni Zulkifli mengadukan pemangkasan DBH lebih dari Rp500 miliar kepada Wapres Gibran. Dampak fiskal Siak mencapai sekitar Rp1 triliun.

Bupati Siak, Afni Zulkifli berbicara dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sedang berkunjung ke Pekanbaru pada Jumat (17/7/2026). Bupati beberkan tekanan fiskal yang dihadapi Siak. (Sumber: Diskominfo Siak)

RINGKASAN BERITA:

  • Siak menghadapi pemangkasan DBH lebih dari Rp500 miliar pada 2026 serta dana kurang salur 2023–2024 hampir Rp500 miliar.
  • Utang pihak ketiga lebih dari Rp300 miliar. Beban tersebut semakin memperberat kondisi keuangan daerah.
  • Afni minta keadilan bagi daerah penghasil SDA. DBH ditegaskan sebagai hak daerah yang harus diberikan secara adil, bukan diperlakukan sebagai kebijakan opsional.

RIAUCERDAS, PEKANBARU – Bupati Siak, Afni Zulkifli menyampaikan langsung persoalan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan tersebut dinilai memberikan tekanan besar terhadap kemampuan fiskal daerah penghasil sumber daya alam (SDA), termasuk Kabupaten Siak.

Aspirasi itu disampaikan Afni saat bertemu Gibran di Hotel Pangeran Pekanbaru, Jumat (17/7/2026), di sela kunjungan kerja Wakil Presiden ke Provinsi Riau.

Afni mengatakan, Gibran memberikan perhatian serius terhadap persoalan transfer ke daerah, terutama hak DBH bagi wilayah yang menjadi penghasil SDA. Bahkan, pertemuan berlangsung lebih lama dari jadwal yang telah ditentukan karena pembahasan isu tersebut.

“Kami sangat berterimakasih atas waktu beliau. Tadi beliau sangat memberikan perhatian dan memahami persoalan ini karena juga pernah menjadi kepala daerah. Kami berdiskusi mengenai transfer ke daerah, termasuk Dana Bagi Hasil bagi daerah-daerah kaya sumber daya alam seperti Siak,” ungkap Bupati Afni.

Dalam pertemuan tersebut, Afni menegaskan bahwa DBH merupakan hak daerah penghasil, bukan bantuan yang dapat diberikan secara opsional atau disertai persyaratan tertentu. Menurutnya, pemangkasan DBH tanpa mempertimbangkan kebutuhan daerah akan berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan masyarakat.

Ia menjelaskan, daerah penghasil tidak hanya menerima konsekuensi dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga harus menanggung dampak lingkungan, beban sosial, hingga potensi konflik.

Afni menegaskan bahwa DBH jangan dijadikan sesuatu yang opsional. Karena DBH merupakan hak daerah penghasil. “Namanya saja Dana Bagi Hasil. Dana yang dibagikan dari hasil yang diekploitasi Negara. Persentasenya saja sudah sangat kecil bagi daerah penghasil, sehingga kami berharap hak tersebut tetap diberikan secara adil,” tegasnya.

Bupati perempuan pertama di Siak itu juga meminta pemerintah pusat tidak menyamakan kemampuan fiskal pemerintah kabupaten dengan pemerintah kota. Menurutnya, karakteristik wilayah dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) keduanya berbeda.

Kabupaten, kata Afni, memiliki wilayah perkampungan yang luas dengan kebutuhan pelayanan hingga ke dusun-dusun. Jarak antarkawasan dan kondisi infrastruktur juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dia mencontohkan potensi pajak opsen seperti bea balik nama kendaraan yang tentu lebih besar di perkotaan, bukan di perkampungan.

Sementara kabupaten harus mengurus kampung hingga dusun dengan karakteristik yang berbeda, lokasi yang jauh bahkan dalam kawasan dengan tantangan infrastruktur yang tidak mudah.

“Karena itu, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota tidak bisa disamakan dalam persoalan PAD,” tegas Afni.

Di sisi lain, Afni menyebut Pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan berbagai langkah efisiensi sejak dirinya bersama Wakil Bupati Syamsurizal mulai memimpin pada Juni 2025. Penghematan anggaran mencapai lebih dari Rp600 miliar, disertai upaya peningkatan PAD dan perbaikan tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD).

Namun, langkah tersebut dinilai belum mampu menutup tekanan fiskal akibat kebijakan pemerintah pusat.

Pada 2026, DBH Kabupaten Siak dipangkas lebih dari Rp500 miliar. Selain itu, dana kurang salur tahun anggaran 2023–2024 yang belum dibayarkan mencapai hampir Rp500 miliar.

Dengan demikian, nilai dana yang terdampak mencapai sekitar Rp1 triliun. Kondisi tersebut semakin berat karena pemerintah daerah juga menanggung utang kepada pihak ketiga lebih dari Rp300 miliar.

Afni menegaskan, persoalan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah pusat karena dampaknya dapat dirasakan masyarakat hingga ke wilayah pelosok.

“Sudah seharusnya daerah penghasil SDA mendapatkan haknya. Semua pihak bisa ikut mengawasi bilamana terjadi penyimpangan, namun jangan sampai DBH dipangkas yang justru merugikan rakyat hingga ke pelosok kampung,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyampaian aspirasi kepada Wakil Presiden merupakan bagian dari upaya Pemkab Siak memperjuangkan keadilan fiskal. Sebelumnya, komunikasi mengenai persoalan tersebut juga telah dilakukan dengan sejumlah menteri.

Afni berharap persoalan DBH daerah penghasil SDA dapat dibahas lebih lanjut hingga ke tingkat Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap program prioritas nasional harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak daerah.

“Kami mendukung seluruh program prioritas Bapak Presiden. Namun kami juga berharap hak daerah penghasil tidak dikurangi. Kalau pun ada perubahan kebijakan, pastikan hak DBH itu dikembalikan kepada daerah dalam bentuk program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan program yang disamaratakan tanpa melihat kebutuhan daerah,” kata dia. (adv)

Share to: