Afni Minta PGRI Perjuangkan Kepastian Status Guru ke Pusat

Bupati Siak Afni Zulkifli meminta PGRI memperjuangkan kepastian status PPPK Paruh Waktu dan guru Non-ASN serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Foto bersama saat Malam Ramah Tamah Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (PORSENIJAR) PGRI Tingkat Provinsi Riau di Balairung Datuk Empat Suku, Kompleks Rumah Rakyat, Siak, Selasa (22/9/2026) malam. (Sumber: Diskominfo Siak)

RINGKASAN BERITA:

  • Afni meminta PGRI membawa aspirasi guru terpencil dan persoalan status kepegawaian ke pemerintah pusat.
  • Guru PPPK Paruh Waktu diharapkan mendapat kepastian untuk menjadi PPPK penuh waktu, sedangkan masa depan guru Non-ASN perlu diperjelas.
  • PGRI berharap pemerintah pusat mengambil peran lebih besar dalam penanganan status PPPK tanpa mengurangi dana transfer ke daerah.

RIAUCERDAS, SIAK – Kepastian masa depan guru Non-ASN dan peluang peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi perhatian Bupati Siak Afni Zulkifli. Ia meminta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memperjuangkan persoalan tersebut hingga ke tingkat pemerintah pusat.

Afni menilai persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru yang bertugas di wilayah terpencil, membutuhkan dukungan dan kebijakan pemerintah pusat.

Aspirasi itu disampaikan Afni saat menghadiri Malam Ramah Tamah Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (PORSENIJAR) PGRI Tingkat Provinsi Riau di Balairung Datuk Empat Suku, Kompleks Rumah Rakyat, Siak, Selasa (22/9/2026) malam.

Menurutnya, PORSENIJAR tidak hanya menjadi kesempatan bagi para guru untuk mempererat hubungan dan solidaritas. Kegiatan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang menyampaikan persoalan yang dihadapi tenaga pendidik, termasuk mereka yang mengabdi di pelosok kampung.

Afni berharap PGRI dapat membawa berbagai aspirasi tersebut ke pemerintah pusat agar memperoleh perhatian dan solusi.

“Kami menyampaikan hak-hak para guru, untuk kesejahteraan mereka, melalui PGRI untuk bersama-sama memperjuangkan di pusat,” terangnya.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah nasib guru PPPK Paruh Waktu. Afni berharap para tenaga pendidik dengan status tersebut memperoleh kepastian untuk dapat beralih menjadi PPPK penuh waktu.

Selain itu, kejelasan status dan kelanjutan pengabdian guru Non-ASN juga dinilai perlu diperjuangkan. Menurut Afni, persoalan tersebut tidak cukup ditangani pemerintah daerah tanpa dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.

Ia menegaskan, perhatian terhadap guru tidak hanya menyangkut pendapatan, tetapi juga penghargaan atas pengabdian mereka dalam mendidik generasi penerus.

“Negeri kami termasuk negeri kaya, seharusnya guru-guru kami sejahtera. Masih banyak yang harus kita perjuangkan bersama,” ucap Bupati.

Afni menilai Siak memiliki sumber daya dan potensi ekonomi yang besar. Ia berharap kekuatan tersebut dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kesejahteraan tenaga pendidik.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi, menyatakan organisasinya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan berbagai persoalan guru, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ia menyebut aspirasi yang disampaikan Bupati Siak, termasuk mengenai status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga pendidik, menjadi bagian dari agenda perjuangan PGRI.

“PGRI merupakan mitra strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan berbagai persoalan yang Ibu Bupati sampaikan, menjadi kewajiban kami untuk berjuang,” katanya.

Unifah juga menyoroti pengelolaan status PPPK. PGRI berharap pemerintah pusat mengambil peran lebih besar dalam penanganan status kepegawaian tersebut, tanpa mengurangi alokasi dana transfer ke daerah. “Kami berharap status PPPK diambil alih pemerintah pusat, tetapi tidak mengurangi dana transfer ke daerah,” ungkapnya.(adv)

Share to: