Wamendikdasmen Tegaskan Sekolah Negeri dan Swasta Setara

Wamendikdasmen Atip Latipulhayat menegaskan sekolah negeri dan swasta memiliki kedudukan penting dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah telah memberikan dukungan melalui revitalisasi lebih dari 39 ribu satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kesejahteraan guru.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Atip Latipulhayat saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Tahun 2026 di Bali, Rabu (11/11/2026). (Sumber: Kemendikdasmen)

RINGKASAN BERITA :

  • Wamendikdasmen menyebut keduanya sebagai dua sayap pendidikan nasional yang tidak terpisahkan.
  • Dukungan pemerintah juga mencakup digitalisasi pembelajaran melalui PID serta tunjangan dan insentif bagi guru.
  • Mukernas 2026 berfokus pada afirmasi, fasilitasi, dan advokasi untuk memperkuat keberadaan serta kualitas pendidikan swasta.

RIAUCERDAS, BALI – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemitraan dengan lembaga pendidikan swasta dalam mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.

Sekolah negeri dan swasta dinilai memiliki peran yang sama penting dalam membangun sistem pendidikan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Tahun 2026 di Bali, Rabu (11/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Atip mengapresiasi perjalanan BMPS yang telah memasuki usia 55 tahun. Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut menjadi bukti nyata partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Sekolah negeri dan swasta adalah dua sayap pendidikan nasional yang tidak terpisahkan. Jika salah satu sayap tersebut kurang optimal, maka pendidikan kita tidak akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan,” kata dia.

Atip menjelaskan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak membedakan sekolah negeri dan swasta dalam pelaksanaan berbagai kebijakan prioritas.

Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, khususnya program revitalisasi satuan pendidikan.

Melalui skema swakelola, lebih dari 39 ribu satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, telah mendapatkan bantuan perbaikan sarana dan prasarana.

Dukungan lainnya diberikan melalui program digitalisasi pembelajaran dengan pendistribusian Papan Interaktif Digital (PID). Pemerintah juga terus meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk tenaga pendidik non-ASN melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan pemberian insentif.

“Status negeri atau swasta tidak boleh menjadi ukuran utama kualitas sebuah satuan pendidikan. Yang terpenting adalah bagaimana sekolah terus memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan murid,” terangnya.

Ia menambahkan, hubungan Kemendikdasmen dengan lembaga pendidikan swasta harus ditempatkan sebagai kemitraan strategis, bukan sebatas koordinasi administratif.

Karena itu, BMPS diharapkan terus berperan aktif menyampaikan gagasan dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan nasional.

“Saya berharap BMPS terus menjadi mitra aktif Kemendikdasmen dalam memberikan gagasan, dan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan nasional. Dengan semangat kebersamaan, mari bergerak bersama sebagai dua sayap yang membawa pendidikan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.

Dukungan terhadap peran pendidikan swasta juga disampaikan Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali yang diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Kemasyarakatan, I Made Rentin, menyebut pendidikan sebagai sektor penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

Menurutnya, lembaga pendidikan swasta di Bali merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Ia berharap Mukernas BMPS 2026 menghasilkan keputusan dan gagasan konkret untuk memperkuat kontribusi sekolah swasta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Saya ucapkan selamat dan semoga forum ini menjadi ruang untuk melahirkan gagasan serta pemikiran konkret dalam menjawab tantangan pendidikan ke depan,” kata Rentin.

Usung 3 Orientasi Utama

Sementara itu, Ketua Umum BMPS, Saur Panjaitan XIII, menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan terus memperjuangkan keberadaan, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas pendidikan swasta di Indonesia.

Selama lebih dari lima dekade, BMPS menjadi wadah komunikasi, koordinasi, sekaligus tempat memperjuangkan aspirasi para penyelenggara pendidikan swasta dari berbagai daerah.

Dalam Mukernas 2026, BMPS mengusung tiga orientasi utama, yakni afirmasi, fasilitasi, dan advokasi. Afirmasi diarahkan untuk memperjuangkan pengakuan serta keberpihakan terhadap keberadaan dan kontribusi pendidikan swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Fasilitasi berfokus pada upaya mendorong dukungan, kemudahan, dan akses bagi sekolah swasta untuk meningkatkan mutu serta menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan.

Adapun advokasi dilakukan melalui dialog, konsultasi, dan langkah konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan serta melindungi hak-hak penyelenggara pendidikan swasta.

Saur berharap kebijakan Kemendikdasmen mengenai Pendidikan Bermutu untuk Semua dapat mengakomodasi kebutuhan sekolah swasta. Menurutnya, pemerataan akses pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas dan keberlanjutan satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. (*)

Share to: